nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menko PMK : Semua Harus Bersatu Lawan Covid-19

Muhamad Rizky, Jurnalis · Rabu 08 April 2020 17:02 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 04 08 337 2196218 menko-pmk-semua-harus-bersatu-lawan-covid-19-XofhUoYi8Z.jpg Menko PMK Muhadjir Effendy (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengajak seluruh komponen masyarakat untuk memperkuat soliditas, solidaritas, dan gotong royong melawan virus corona atau Covid-19.

"Arahan Pak Presiden, kita semua harus bersatu melawan Covid-19. Pemerintah pusat, daerah, dan juga masyarakat harus solid agar kita dapat sukses berperang melawan Covid-19," kata Muhadjir dalam keterangan resminya saat memimpin rapat tingkat menteri melalui telekonferensi, Selasa (8/4/2020).

Muhadjir yang juga Ketua Pengarah Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menjelaskan bahwa, saat ini pemerintah terus melakukan langkah-langkah percepatan penanganan. Salah satunya dengan menggelontorkan anggaran sebesar Rp75 triliun untuk bidang kesehatan.

Alokasi anggaran itu kata dia, untuk belanja penanganan kesehatan, bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja, upgrade (meningkatkan) 132 rumah sakit rujukan pasien Covid-19 termasuk Wisma Atlet, insentif tenaga medis yakni dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi, bidan dan perawat, serta tenaga medis lainnya.

"Termasuk untuk memberikan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang meninggal karena Covid-19," terangnya.

Selain itu sambunya, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 21/2020. Aturan tersebut dibarengi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020, serta Keppres 11/2020.

"Perlu dipahami pelaksanaan PSBB di lapangan tidak mudah. Dibutuhkan komitmen bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga masyarakat agar patuh terhadap kebijakan yang telah ditetapkan," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menambahkan bahwa penegakan hukum PSBB adalah hukum administrasi. Apabila masyarakat melawan imbauan aparat maka bisa diberlakukan hukum pidana.

Baca Juga : Kemenag Terus Persiapkan Ibadah Haji sebelum Ada Pembatalan Resmi

Oleh sebab itu, seluruh menteri dan pejabat tinggi negara lain yang hadir yakni Menkeu, Mendagri, Mensos, KSP, dan Kepala BNPB sepakat mengenai pentingnya sosialisasi yang dilakukan secara masif.

"Agar semua pihak memahami kebijakan kesehatan yang dibuat pemerintah adalah untuk segera mengakhiri kondisi darurat akibat Covid-19," terangnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini