nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menkes Setuju DKI Jakarta Terapkan PSBB untuk Tangani Covid-19

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Selasa 07 April 2020 06:09 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 04 07 337 2195221 menkes-setuju-dki-jakarta-terapkan-psbb-untuk-tangani-covid-19-nNHenEbman.jpg Menkes Terawan Agus Putranto (Okezone.com/Arif)

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dipastikan sudah menandatangani surat persetujuan penerapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Surat tersebut ditandatangani Terawan pada Senin 6 April 2020 malam. Artinya, pemerintah pusat sudah menyetujui bila Ibu Kota menerapkan PSBB guna memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19).

"PSBB DKI ditandatangani oleh Menkes Senin malam," kata Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kemenkes, Busroni saat dikonfirmasi Okezone, Selasa (7/4/2020).

Busroni mengatakan bahwa Pemprov DKI akan melaksanakan PSBB sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

"Pelaksanaan PSBB DKI oleh Gubernur Anies," tegasnya.

Para gubernur, bupati dan wali kota dapat mengusulkan PSBB di wilayah administratifnya kepada Menkes. Wilayah yang dapat diusulkan untuk PSBB adalah kawasan terjadi jumlah kasus atau kematian akibat penyakit Covid-19 yang signifikan.

 Virus corona

PSBB telah diatur dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19.

"Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan," katanya dikutip dari laman resmi Setkab.

PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Lebih rinci dalam Permenkes itu dijelaskan bahwa sekolah dan tempat kerja diliburkan kecuali bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

 Baca juga: Begini Isi PP Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Tanggulangi Corona

Pada pembatasan kegiatan keagamaan, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang. Di luar itu, kegiatan keagamaan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.

Terkait pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana, dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Terkecuali supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi,

Kemudian, fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan, dan tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.

Selanjutnya pada pembatasan kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan moda transportasi dikecualikan untuk moda transpotasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang, dan moda transpotasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

 Virus corona

Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, dan mempertahankan keutuhan wilayah, dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman kepada protokol dan peraturan perundang-undangan.

"Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PSBB harus berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk aparat penegak hukum, pihak keamanan, penanggungjawab fasilitas kesehatan, dan instansi logistik setempat," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini