nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Polri Keluarkan Telegram Terbaru Terkait Corona, Begini Isinya

Muhamad Rizky, Jurnalis · Senin 06 April 2020 21:30 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 04 06 337 2195148 polri-keluarkan-telegram-terbaru-terkait-corona-begini-isinya-23SwXf3G3x.jpg Gedung Bareskrim Polri, Jakarta (Okezone)

JAKARTA - Polri mengeluarkan Surat Telegram (TR) yang ke enam untuk menghadapi pandemi Covid-19 atau virus corona di Indonesia. TR terbaru mengenai penanganan perkara dan pedoman tugas fungsi Reskrim terkait dengan asistensi terhadap aparatur negara yang terlibat dalam penanganan Covid-19.

Hal itu tertuang dalam Surat Telegram bernomor ST/1097/IV/HUK.7.1./2020 tertanggal 4 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Dalam telegram itu, Polri siap untuk mengawal Perppu RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan.

"Berdasarkan hal tersebut lakukan asistensi terhadap seluruh kegiatan aparatur negara yang terlibat dalam penanganan Covid-19 sehingga tidak terjadi kerugian negara dan gugatan dari para pihak atau masyarakat," demikian isi Surat Telegram tersebut yang diterima oleh Okezone di Jakarta, Senin (6/4/2020).

 Virus corona

Polri akan melakukan asistensi pada tahap perencanaan kegiatan mulai dari anggaran dan program. Lalu, terhadap tahap pelaksanaan dari kegiatan itu sesuai dengan rencana dan tujuannya.

Kemudian, dalam tahapan pasca-kegiatan harus memenuhi spesifikasi teknis dan volume dari kegiatan yang telah diprogramkan. Dan memastikan aparatur negara tidak melakukan niat jahat yang dibarengi perbuatan dengan tujuan keuntungan diri sendiri atau orang lain.

Telegram itu juga menyampaikan dalam rangka pembiayaan terhadap kebijakan dan seluruh kegiatan penanganan Covid-19 merupakan biaya ekonomi untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat 1.

Selanjutnya, aparatur negara yang berkaitan dengan Perppu tersebut tidak bisa dituntut.

"Aparatur negara yang berkaitan dengan Perppu tersebut di atas tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 27 ayat 3," tulis telegram tersebut.

Selanjutnya dituliskan pula bahwa, segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan PP Perppu bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada PTUN.

Surat telegram ini sendiri merujuk pada, UU No 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri. UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Perppu RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan untuk menangani Pandemi Corona.

PP RI Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB. Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. ST Kapolri tentang langkah antisipasi merebaknya virus coroba. Dan ST Kapolri tentang langkah direktif kepada para pada Kapolda terkait penanggulangan virus corona.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini