nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Muhammadiyah Minta Pemerintah Tegas Larang Mudik di Tengah Pandemi Corona

Fahreza Rizky, Jurnalis · Senin 06 April 2020 13:20 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 04 06 337 2194827 muhammadiyah-minta-pemerintah-tegas-larang-mudik-di-tengah-pandemi-corona-ScMpYyQONn.jpg Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. (Foto: Dok Okezone/Arif Julianto)

JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah bersikap tegas terkait larangan mudik di tengah pandemi corona virus disease atau covid-19. Menurut dia, sejumlah organisasi kemasyarakatan dan tokoh agama telah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik dalam situasi seperti ini.

Haedar menjelaskan bahwa mudik dalam keadaan normal merupakan tradisi bangsa yang sangat positif. Melalui mudik dapat terjalin silaturahim, merekat kekeluargaan dan kekerabatan, serta merawat hubungan sosial dengan lingkungan setempat.

"Tetapi ketika kita saat ini sedang berada dalam suasana musibah besar yakni wabah covid-19, maka mudik perlu menjadi pertimbangan untuk tidak dilakukan," ungkap Haedar dalam keterangannya, Senin (6/4/2020).

Guna mencegah persebaran virus corona, ia melihat sejumlah kegiatan keagamaan sudah dibatasi sedemikian rupa sesuai hukum syariat. Maka, mudik sebagai kegiatan sosial dapat dihentikan atau tidak dilaksanakan.

Dalam suasana seperti ini, Haedar mengajak semua pihak mengedepankan prinsip dalam agama sebagaimana hadis Nabi, "La dharara wa Laa dhirara." Artinya, "Jangan melakukan sesuatu yang menimbulkan kemudaratan atau kerugian diri sendiri dan keluarga, juga menimbulkan kerugian dan kemudaratan bagi orang banyak."

"Maka saatnya kita sekarang ini mencoba untuk mengerem semua kegiatan, termasuk mudik. Mudik bisa diganti di waktu lain di saat kita sudah keluar dari musibah ini. Insya Allah akan ada manfaatnya," imbuhnya.

Haedar juga berharap pemerintah ada dalam satu langkah dan kebijakan yang sama dengan komponen masyarakat terkait kebijakan mudik demi mencegah penularan covid-19.

"Ketika organisasi-organisasi keagamaan, khususnya di kalangan kaum Muslimin diminta fatwanya untuk mudik dan berbagai kegiatan keagamaan, bahkan sebagian ada yang mengharamkan mudik di saat seperti ini, maka selayaknya pemerintah juga melakukan kebijakan yang sejalan," jelasnya.

"Jangan sampai pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan hal-hal lain, lalu kebijakan transportasi dan mudik dari pemerintah tidak sejalan dengan imbauan mudik dari ormas-ormas," sambungnya.

Haedar menuturkan, masyarakat Indonesia dan dunia senantiasa bermunajat agar musibah virus corona ini segera berakhir. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah bersikap tegas terkait kebijakan mudik tersebut.

"Jangan sampai ormas dan tokoh agama diminta meyakinkan warga untuk tidak mudik, sementara pemerintah sendiri membolehkan dan tidak melarang warga untuk mudik," tegasnya.

Haedar melanjutkan, jika memang pemerintah mengizinkan warga mudik, biarlah tokoh agama berhenti mengimbau warga, sehingga segala urusan covid-19 menjadi sepenuhnya urusan pemerintah.

Hal itu agar ada kesepahaman dan kesejalanan antara pemerintah dan semua komponen masyarakat dalam menghadapi covid-19.

"Agar semua anggota masyarakat untuk terus berikhtiar, termasuk tidak perlu mudik untuk tahun ini, serta kegiatan-kegiatan sosial lain yang dapat memperluas menularnya wabah Covid-19," ungkapnya.

"Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan dan memberi jalan keluar bagi bangsa Indonesia dan warga dunia dari wabah yang besar ini," tutupnya.

(han)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini