nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Apresiasi Sikap Tegas Presiden Jokowi terkait Wacana Pembebasan Napi Koruptor

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 06 April 2020 12:41 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 04 06 337 2194798 kpk-apresiasi-sikap-tegas-presiden-jokowi-terkait-wacana-pembebasan-napi-koruptor-2OQRLuVmVt.jpg Plt Jubir KPK, Ali Fikri (foto: Okezone.com)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa pemerintah tidak pernah membahas wacana pembebasan narapidana koruptor lewat revisi Nomor 99 Tahun 2012, di tengah pandemi corona atau Covid-19. Ditekankan Jokowi, pembebasan hanya berlaku untuk narapidana tindak pidana umum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi sikap tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait wacana pembebasan narapidana kasus korupsi yang berusia diatas 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanannya tersebut. Terlebih, korupsi membawa dampak berbahaya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kami tentu mengapresiasi apa yang telah disampaikan presiden terkait hal tersebut, karena kita semua tahu bahaya dan dampak dari korupsi," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi Okezone, Senin (6/4/2020).

 Baca juga: Presiden Jokowi: Pembebasan Napi Koruptor Tak Pernah Dibicarakan!

Disisi lain, KPK menyoroti wacana pembebasan narapidana kasus korupsi yang dimunculkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonganan Laoly. KPK berharap Kemenkumham mengklarifikasi munculnya wacana pembebasan narapidana kasus korupsi ditengah pandemi corona.

"Kami harap Kementerian Hukum dan HAM memiliki data yang akurat sebelum mengambil kebijakan di tengah Pandemi Covid-19 ini sehingga masyarakat bisa memahami kebijakan tersebut dan memastikan bukan atas dasar agenda lain yang menimbulkan khawatiran di masyarakat serta tentu harus dilaksankan secara adil," ujar Ali.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna mengusulkan perubahan PP Nomor 99 Tahun 2012 saat RDP dengan DPR, beberapa waktu lalu. Setidaknya, terdapat empat kriteria narapidana yang bisa dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi melalui mekanisme revisi PP tersebut.

Satu di antaranya adalah narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia di atas 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Namun, usulan pembebasan narapidana kasus korupsi dikritik oleh beberapa pihak, salah satunya KPK.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini