nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Polri Keluarkan Telegram Soal Pengadaan APD

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Senin 06 April 2020 12:29 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 04 06 337 2194790 kedaruratan-kesehatan-masyarakat-polri-keluarkan-telegram-soal-pengadaan-apd-B4irHHRlW7.jpg foto: istimewa

JAKARTA - Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya, untuk menindak pelaku yang mencoba melakukan kejahatan terkait pengadaan Alat Perlindungan Diri (APD), dan alat kesehatan lainnya di tengah status darurat kesehatan masyarakat yang ditetapkan pemerintah lantaran mewabahnya virus corona atau Covid-19.

Instruksi itu tertuang dalam surat Telegram (TR) bernomor ST/1101/IV/HUK.7.1./2020 per tanggal 4 April 2020, terkait pelaksanaan tugas Bareskrim Polri dalam hal kebutuhan APD, handsanitizer, dan alat kesehatan lainnya.

Dalam surat telegram itu, polisi akan menindak orang-orang yang mencoba menaikan harga dan menimbun dan menghalangi distribusi alat-alat kesehatan tersebut.

Selain itu, aparat juga akan melakukan tindakan tegas kepada oknum yang mencoba memproduksi dan mengedarkan APD serta alat medis lainnya yang palsu atau tidak memiliki standar kesehatan.

"Kami juga mengawal dan memastikan bahwa ketersediaan alat kesehatan tetap dapat terdistribusi dan tercukupi di lapangan," kata Listyo kepada Okezone, Senin (6/4/2020).

Listyo menegaskan, tidak ada alasan bagi pihak-pihak yang mencoba untuk memanfaatkan situasi ini dengan tujuan mencari keuntungan sendiri. Mengingat, hal itu akan membuat kerugian bagi masyarakat.

"Oleh karena itu kami ingatkan jangan coba-coba bermain-main dengan harga atau menumpuk atau membuat langka, atau siapapun yang berusaha menghalangi proses distribusi maka kami akan tindak tegas," ujar Listyo.

Karena itu, dalam telegram tersebut, polisi akan melakukan identifikasi dan pemetaan di daerah rawan kejahatan, berkordinasi dengan Dinkes atau distributor.

Lalu, melakukan bantuan untuk memperlancar distribusi alat kesehatan, melakukan kampanye ketersediaan alat kesehatan, mendorong masyarakat untuk memproduksi APD secara mandiri dengan bimbingan dinas setempat.

Surat telegram ini sendiri merujuk pada, UU No 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri. UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Perppu RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan untuk menangani Pandemi Corona.

PP RI Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB. Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. ST Kapolri tentang langkah antisipasi merebaknya virus coroba. Dan ST Kapolri tentang langkah direktif kepada para pada Kapolda terkait penanggulangan virus corona.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini