Kabareskrim Perintahkan Jajaran Tindak Penyebar Hoaks Terkait Penanganan Covid-19

Puteranegara Batubara, Okezone · Minggu 05 April 2020 22:05 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 05 337 2194560 kabareskrim-perintahkan-jajaran-tindak-penyebar-hoaks-terkait-penanganan-covid-19-3KjjDlAb5s.jpg Komjen Listyo Sigit Prabowo (tengah) memberi keterangan pers (Okezone)

JAKARTA - Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk menindak pembuat atau penyebar informasi bohong atau hoaks terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19 atau virus corona.

Instruksi itu tertuang dalam surat Telegram (TR) bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 per tanggal 4 April 2020. Aturan itu merupakan pelaksanaan tugas Bareskrim Polri terkait perkembangan situasi serta opini di ruang siber dan dalam rangka penegakan hukum di dunia maya.

"Penyebaran hoaks terkait Covid-19 dan kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi wabah Covid-19," kata Listyo kepada Okezone, Minggu (5/4/2020).

Selain itu, Bareskrim Polri juga mengantisipasi adanya kejahatan siber lainnya yang berpotensi terjadi saat penanganan corona. Di antaranya adalah, ketahanan akses data internet selama masa darurat, penghinaan kepada penguasa/Presiden dan pejabat pemerintah.

 Virus corona

Lalu, praktik penipuan penjualan alat kesehatan secara online, seperti masker, Alat Pelindung Diri (APD), antiseptik, obat-obatan dan disinfektan. Dan pihak-pihak yang tidak mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan dan atau menghalangi.

Oleh sebab itu, untuk menghindari kejahatan Siber, Bareskrim Polri akan melakukan beberapa langkah, antara lain, kordinasi dengan penyedia jasa internet, berikan akses ke penyedia jasa internet yang akan melakukan perawatan rutin.

Kemudian, beri dukungan kepada fungsi humas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah pusat dalam menanggulangi Covid-19. Melakukan kampanye untuk perang terhadap Cyber Crime.

Lalu, menggelar patroli siber secara rutin, melakukan penegakan hukum secara tegas dan mengekspose setiap hasil penindakan agar memberikan efek jera pada pelaku lainnya.

Surat telegram ini merujuk pada, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Perppu RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk menangani Pandemi Corona.

PP RI Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB. Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. ST Kapolri tentang langkah antisipasi merebaknya virus coroba. Dan ST Kapolri tentang langkah direktif kepada para pada Kapolda terkait penanggulangan virus corona.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini