Terbitkan Telegram, Bareskrim Akan Tindak yang Tak Patuhi PSBB

Puteranegara Batubara, Okezone · Sabtu 04 April 2020 21:11 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 04 337 2194228 terbitkan-telegram-bareskrim-akan-tindak-yang-tak-patuhi-psbb-InEdJd0BLy.jpg Kabareskrim Polri, Komjen Sigit (foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kepala Bareskrim Polri (Kabareskrim) Komjen Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Telegram (TR), tentang dengan penanganan perkara dan pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 atau virus corona terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dalam telegram itu, bentuk pelanggaran yang dapat ditindak oleh Bareskrim Polri salah satunya adalah menolak atau melawan petugas yang berwenang sebagaimana Pasal 212 dan Pasal 218 KUHP. Dan menindak orang yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular seperti tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular sebagaimana diatur dalam Pasal ayat 1 dan 2.

"(Telegram) menyasar yang langgar aturan tersebut," kata Listyo saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Sabtu (4/4/2020).

Surat telegram bernomor ST/1098/IV/HUK.7.1./2020 per tanggal (4/4/2020) itu juga akan menindak jenis pelanggaran yang berpotensi terjadi pada saat arus mudik atau Street Crime, kerusuhan atau penjarahan yaitu pencurian dengan kekerasan sebagaimana Pasal 362, 363, 365, 406, 170 KUHP.

 Korban Covid-19

Lalu, menghambat kemudahan akses sebagaimana dalan UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana seperti dalam Pasal 77 Jo 50 ayat 1 dan Pasal 79 ayat 1 dan 2.

Kemudian, kejahatan orang yang tidak mematuhi penyelanggaraan karantina kesehatan dan atau menghalangi sebagaimana UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam Pasal 93.

Oleh sebab itu, Bareskrim Polri akan mengambil beberap langkah tegas terkait adanya beberapa kejahatan yang mungkin terhadi saat penerapan PSBB.

Antara lain, melakukan identifikasi dan pemetaan serta penilaian dalam rangka memperoleh gambaran pelaku kejahatan yang manfaatkan wabah Covid-19. Berkordinasi dengan Pemda maupun perusahaan untuk memasang CCTV di lokasi yang rawan terjadi kejahatan.

Melaksanakan kegiatan kampanye perang terhadap kejahatan jalanan. Antisipasi modus kejahatan terhadap orang yang berpura-pura menjadi petugas disinfektan.

Lalu, antisipasi adanya penolakan pemakaman korban Covid-19. Aktifkan kring serse di jajaran. Laksanakan kegiatan penindakan terhadap pungli dan premanisme.

Selanjutnya, penyidik diminta untuk lebih bertugas secara dinamis dan adaptif dalam antisipasi metamorfosis ancaman dan kejahatan di media sosial yang timbulkan dampak negatif. Contohnya, hoaks dan hate speech.

Melakukan penegakan hukum bila menemukan pelanggaran hukum. Dan membuat efek deteren agar tidak terjadi kejahatan lainnya.

Surat telegram ini sendiri merujuk pada, UU No 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri. UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Perppu RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan untuk menangani Pandemi Corona.

PP RI Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB. Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. ST Kapolri tentang langkah antisipasi merebaknya virus coroba. Dan ST Kapolri tentang langkah direktif kepada para pada Kapolda terkait penanggulangan virus corona.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini