Istana: Polri Bisa Tegakkan Hukum Awasi Pembatasan Sosial Berskala Besar

Fahreza Rizky, Okezone · Jum'at 03 April 2020 12:33 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 04 03 337 2193502 istana-polri-bisa-tegakkan-hukum-awasi-pembatasan-sosial-berskala-besar-FysDz8JITM.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pihak Istana Kepresidenan memastikan Polri memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan penegakan hukum terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Iya, dengan adanya PP dan Keppres tersebut Polri sekarang jadi memiliki pijakan hukum yang jelas dalam melakukan penegakan hukum," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono kepada Okezone di Jakarta, Jumat (3/4/2020).

Presiden Jokowi memilih opsi PSBB untuk menahan laju penyebaran virus corona atau Covid-19. Aturan tambahan mengenai itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020.

Selain itu, Jokowi juga menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. PP PSBB dan Keppres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat bersumber dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dini menuturkan, sanksi terhadap pelanggar PSBB telah diatur dalam UU Kekarantinaan Kesehatan. Sedangkan PP PSBB dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat tidak mengatur hal itu.

"Itu harus merujuk kepada UU Nomor 6 Tahun 2018. Karena dalam PP dan Keppres tidak diatur sanksi. Sanksinya merujuk kepada Undang-undang terkait," ungkap Dini.

Berdasarkan penelusuran Okezone, dalam UU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pelanggaran tentang itu bisa dipenjara dengan ancaman pidana paling lama satu tahun dan atau denda paling banyak Rp100 juta.

"Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)," demikian isi Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018.

(put)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini