Bahas Omnibus Law saat Corona, Puluhan Ribu Buruh Ancam Geruduk DPR

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Jum'at 03 April 2020 12:24 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 03 337 2193498 bahas-omnibus-law-saat-corona-puluhan-ribu-buruh-ancam-geruduk-dpr-dV8BmYV0JI.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja ke Badan Legislasi (Baleg). Hal ini menuai reaksi keras dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

KSPI menolak jika Omnibus Law Cipta Kerja dibahas saat situasi Tanah Air sedang dilanda wabah virus corona (Covid-19).

"Kami berpendapat, anggota DPR yang mengesahkan pembahasan RUU Cipta Kerja di Baleg tidak punya hati nurani dan tidak memiliki empati kepada jutaan buruh yang sampai saat ini bertaruh nyawa dengan tetap bekerja di pabrik-pabrik, ditengah himbauan social distancing," ucap Presiden KSPI, Said Iqbal, Jumat (3/4/2020)

Said mempertanyakan mengapa Omnibus Law Cipta Kerja yang dibahas terlebih dulu sehingga mengenyampingkan Omnibus Law Ibu Kota yang lebih dahulu masuk. Maka dari itu, KSPI meminta agar Omnibus Law RUU Cipta Kerja sebaiknya di-drop dari prioritas Prolegnas tahun 2020.

“Nanti setelah pandemi corona teratasi dan strategi pencegahan darurat PHK yang mengancam puluhan bahkan ratusan ribu buruh berhasil dilakukan, baru kita semua bisa berpikir jernih untuk membahas RUU Cipta Kerja,” tegasnya.

Dia menekankan, alangkah baiknya DPR fokus memberikan masukan terhadap pemerintah dengan melakukan fungsi pengawasan dan legislasi terhadap potensi ancaman PHK yang akan terjadi akibat adanya pandemi corona dan pasca-corona.

"Ada apa dengan DPR, dalam situasi seperti ini kok malah ngotot membahas Omnibus Law?,” tanya Said.

“DPR bersama pemerintah fokus memikirkan cara yang efektif dan cepat untuk mengatasi penyebaran virus corona. Salah satunya dengan meliburkan buruh dengan tetap membayar upah penuh, sebagai langkah social distancing. Sampai hari ini jutaan buruh masih bekerja di perusahaan, mereka terancam nyawanya," timpal Said.

Terkait Baleg DPR yang akan mengundang buruh untuk hearing membahas omnibus law, baik secara langsung atau virtual untuk memberi masukan terhadap omnibus law, Said enggan menggubrisnya.

"Itu adalah retorika kosong dan mengada-ngada. Karena saat ini, yang pertama sekali, serikat buruh dan para buruh sedang fokus menyelamatkan nyawa anggotanya yang terancam virus corona karena hingga saat ini jutaan buruh masih bekerja, tidak diliburkan bergilir oleh perusahaan. Dan yang kedua, serikat buruh dengan segala upaya sedang mencegah agar tidak terjadi PHK akibat ekses pandemi corona dan pasca-corona," tuturnya.

Oleh karenanya lanjut Said, KSPI akan melakukan aksi penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja pada pertengahan April 2020 dengan melibatkan 50.000 buruh se-Jabodetabek. Meski saat ini pemerintah mengimbau adanya social distance guna mencegah virus corona.

"Adapun aksi akan dipusatkan di depan DPR RI, dengan risiko apapun. Aksi akan dilakukan dengan tertib, pemberitahuan dan sesuai hak konstitusional rakyat,” tutup Said.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini