Komisi III Tegaskan RKUHP & RUU Pemasyarakatan Tak Akan Selesai Dalam Sepekan

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Kamis 02 April 2020 21:31 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 04 02 337 2193225 komisi-iii-tegaskan-rkuhp-ruu-pemasyarakatan-tak-akan-selesai-dalam-sepekan-DijV7l4zCT.jpg Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry (foto: Okezone.com)

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mengatakan, Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan memang akan dibahas masa persidangan ini. Mengingat kedua RUU itu masuk dalam Prolegnas yang berstatus cary over untuk dilanjutkan dari persidangan sebelumnya.

“Kedua RUU tersebut memang sudah masuk dalam agenda pembahasan dalam masa persidangan ini, sesuai kesepakatan di baleg pada saat di masukan dalam carry over,” kata Herman saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (2/4/2029).

Menurutnya, untuk membahas RKUHP dan RUU Pemasyarakatan telah meminta restu dari pimpinan DPR. Dia pun meluruskan pernyataan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang menyebutkan jika bakal diselesaikan dalam pekan depan.

“Pembahasan kedua RUU tersebut berdasarkan hasil Raker kami dengan Menkumham, bukan untuk mengambil keputusan tingkat II. Jadi tidak mungkin selesai dalam waktu seminggu. Mungkin Pak Azis salah dalam menyampaikannya,” jelas Herman.

Politikus PDIP itu menekankan, Komisi III DPR RI sejatinya belum sampai ke tahap penyelesaian baik RKUHP atau RUU Pemasyarakatan. Mereka terlebih dahulu akan membahas pasal-pasal yang dianggap kurusial untuk didiskusikan dan dibahas dalam masing-masing Panitia Kerja (Panja) di komis III.

“Kami hanya membahas pasal-pasal yang kontroversi, jadi tidak di bongkar ulang,” terang Herman.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan bahwa pimpinan DPR telah berkomunikasi dengan pimpinan Komisi III terkait RUU Pemasyarakatan dan RKUHP.

Azis berkata dari komunikasi itu Komisi III meminta waktu selama satu minggu untuk menyelesaikan agar dapat dibawa ke tingkat II guna disahkan.

“Kami menunggu tindak lanjut dari pimpinan Komisi III yang meminta waktu satu pekan dalam rangka pengesahan untuk dibawa ke tingkat II,” jelas Azis.

(wal)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini