Demokrat Kritik Rapat Paripurna Bahas Omnibus Law di Tengah Pandemi Corona

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Kamis 02 April 2020 19:12 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 04 02 337 2193180 demokrat-kritik-rapat-paripurna-bahas-omnibus-law-di-tengah-pandemi-corona-Q4wpAIbTmV.jpg Foto: Illustrasi Okezone.com

JAKARTA - Anggota Komisi III yang juga Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat di DPR Benny K Harman, meminta agar pimpinan DPR dapat menunda terlebih dahulu, mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang, termasuk juga Omnibus Law Cipta Kerja.

Hal tersebut dikatakan Benny dalam rapat paripurna yang diselenggarakan hari ini, Kamis (2/4/2020). Benny meminta agar rapat paripurna dapat fokus membahas serta mengesahan tatib baru mengenai pelaksanaan rapat virtual dan mengenai penanganan Covid-19.

"Kan enggak enak pimpinan di tengah-tengah Covid rakyat kita susah. Belum mengatasi Covid, untuk makan saja susah saat ini. Kok tiba-tiba kita ngomong soal omnibus law lah, soal undang-undang Mahkamah Konstitusi lah, tunda dulu lah itu," tutur Benny di rapat paripurna.

Interupsi juga datang dari anggota DPR Fraksi Partai Demokrat lainnya yaitu, Herman Khaeron. Dia sependapat dengan rekannya agar DPR dapat fokus membantu pemerintah dalam menangani Covid-19.

Herman berujar, akibat dampak corona yang begitu besar kepada masyarakat. Maka dari itu menurutnya harus perlu ada perhatian serius.

"Oleh karena itu sekali lagi kami dengan rasa hormat kepada usul inisiatif lainnya, apakah tidak lebih baik jika kemudian kita fokus saja dalam masa sidang ini untuk menangani virus corona," tegas Herman.

Diketahui sebelumnya dalam paripurna, Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin sempat membacakan perihal sejumlah surat presiden yang sudah masuk ke Parlemen. Salah satunya adalah berkaitan dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Adanya pesetujuan terhadap surat, yaitu Surat Presiden bergaris miring R06 tanggal 7 Februari 2020 dan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang telah dibahas di dalam rapat konsultasi pengganti Bamus pada tanggal 1 April 2020 serta hal-hal pembahasan yang telah disepakati untuk dilanjutkan, diteruskan ke tingkat Badan Legislasi," ujar Azis.

(wal)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini