Rapat Paripurna, DPR Bacakan Surat Presiden Terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Kamis 02 April 2020 16:36 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 02 337 2193071 rapat-paripurna-dpr-bacakan-surat-presiden-terkait-ruu-omnibus-law-cipta-kerja-ww5YExOa0O.jpg Foto: Illustrasi Okezone.com

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna ke-II, dalam masa persidangan III tahun 2019-2020. Dalam rapat itu, DPR akan membacakan Surat Presiden (Surpres) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin dihadiri oleh 31 anggota secara fisik dan 278 anggota secara virtual. Dalam kesempatan itu Azis sempat membacakan surat-surat yang telah masuk ke DPR.

“Adanya persetujuan terhadap surat yaitu Surat Presiden /R06 tanggal 7 Februari 2020, dan RUU tentang Cipta Kerja yang telah dibahas di dalam Rapat Konsultasi pengganti Bamus pada tanggal 1 April 2020,” kata Azis di ruang rapat paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Menurut Azis, menindaklanjuti Surat Presiden ini DPR akan diteruskan ke tingkat Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan selanjutnya.

"Serta hal-hal pembahasan yang telah disepakati untuk diteruskan ke tingkat Badan Legislasi," imbuh Azis.

Azis mengatakan, pihaknya juga menerima Surpres tentang Perppu Nomor 1/2020 dan Nomor suratnya tahun 2020. Menurutnya, surat tersebut akan dibacakan rapat paripurna yang akan datang. “Yang mana akan kami bacakan dalam kesempatan terdekat ini,” tutur Azis.

Diketahui sebelumnya, rapat paripurna ada beberapa agenda. Mulai dari pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi RI dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.

Kemudian ada pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.

Lalu pendapat Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan; Pendapat Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pembentukan Undang-undang dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.

Selanjutnya Persetujuan terhadap tindak lanjut pembahasan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;. Persetujuan terhadap tindak lanjut pembahasan RUU tentang Pemasyarakatan dan Pendapat Fraksi-fraksi terhadap Perubahan Jadwal Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN TA 2021.

(wal)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini