KPK Minta Kemenkumham Kaji Ulang Wacana Pembebasan Koruptor

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 02 April 2020 11:20 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 02 337 2192833 kpk-minta-kemenkumham-pertimbangkan-pembebasan-koruptor-nuqP3M9ZNv.JPG Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri (Foto: Okezone.com/Arie Dwi Satrio)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengkaji ulang wacana pembebasan koruptor dengan mempertimbangkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Di mana, dalam revisi PP itu terdapat wacana untuk membebaskan narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan. KPK meminta agar revisi PP tersebut dikaji dengan matang terlebih dahulu.

"Perubahan sebuah aturan semestinya dikaji secara matang dan sitematis terlebih dahulu," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis (2/4/2020).

Ali mengaku pihaknya tidak pernah dimintai pendapat oleh Kemenkumham terkait revisi PP tersebut. Padahal, KPK yang sejak awal, mulai dari proses penyidikan hingga penuntutan bersusah payah mengadili dan membuktikan perbuatan korupsi para pelaku koruptor.

"KPK melalui Biro Hukum tidak pernah diminta pendapat tentang substansi dari materi yang akan dimasukan dalam perubahan PP tersebut," ujar Ali.

Menurut Ali, apabila fokus Kemenkumham terkait pengurangan jumlah narapidana dalam revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 untuk mengurangi wabah bahaya Covid-19, semestinya didukung dengan penjelasan yang rinci. Utamanya, kasus apa yang melebihi batas di Lapas ataupun Rutan.

"Kemenkumham menurut kami semestinya perlu menyampaikan kepada publik secara terbuka sebenarnya napi kejahatan apa yang over kapasitas di Lapas saat ini," ucapnya.

Yasonna Laoly

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM menargetkan akan mengeluarkan dan membebaskan sekitar 30.000 hingga 35.000 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi.

Yasonna menyebut narapidana dan anak yang bisa mendapatkan asimilasi harus memenuhi syarat telah menjalani 2/3 masa pidana pada 31 Desember 2020 bagi narapidana dan telah menjalani 1/2 masa pidana pada 31 Desember 2020 bagi napi anak. Selain itu, dalam rapat dengan DPR kemarin, Politikus PDI Perjuangan ini juga mengusulkan perubahan PP Nomor 99 Tahun 2012.

Setidaknya terdapat empat kriteria narapidana yang bisa dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi melalui mekanisme revisi PP tersebut. Satu di antaranya adalah narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia di atas 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini