nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Keputusan Presiden Terapkan Pembatasan Sosial Skala Besar Dinilai Tepat

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Rabu 01 April 2020 01:30 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 03 31 337 2192107 keputusan-presiden-terapkan-pembatasan-sosial-skala-besar-dinilai-tepat-SFsHIDDfKf.JPG Presiden Joko Widodo (Foto: Biro Pers Istana Kepresidenan RI)

JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan physical distancing (menjaga jarak aman) dinilai sangat tepat untuk memutus mata rantai persebaran virus corona (Covid-19).

Praktisi hukum Giofedi Rauf mengatakan, keputusan itu lebih ideal ketimbang pemerintah harus memutuskan lockdown.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan yang diatur Pasal 4 UU Nomor 6 tahun 2018,” kata dia, Selasa 31 Maret 2020.

Menurutnya, opsi pembatasan sosial berskala besar merupakan pilihan yang sudah diatur oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Pembatasan Sosial Berskala Besar Lebih Tegas & Disiplin

"Secara rinci, yakni dalam PSSB yang dibatasi adalah kegiatan tertentu penduduk dalam rangka mencegah kemungkinan penyebaran penyakit," tuturnya.

Sementara itu, karantina wilayah yang dibatasi ialah penduduknya dan juga meliputi pembatasan terhadap pintu masuk wilayah yang melakukan karantina wilayah terebut. Secara substansial pilihan terhadap opsi yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 itu juga memiliki konsekuensi hukum yang masing-masing berbeda.

Infografis COVID-19

“Saya melihat PSSB dan karantina wilayah adalah pilihan yang serupa tapi tak sama. Saya meyakini bahwa pemerintah pusat memiliki rasio argumentum tersendiri dalam mengambil pilihan. Yang terpenting negara hadir di masyarakat dalam kondisi seperti saat ini sesuai amanat UUD 1945,” tegasnya.

Dengan adanya keputusan PSBB dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat lanjut dia, sebenarnya pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan keputusan mengenai darurat sipil.

“Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan PSSB tujuannya pun baik yakni hendak melindungi warganya dari penyebaran Covid-19," katanya menandaskan.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini