nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemda Bisa Realokasi Anggaran Pilkada untuk Penanganan Covid-19

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Selasa 31 Maret 2020 04:30 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 03 31 337 2191508 pemda-bisa-realokasi-anggaran-pilkada-untuk-penanganan-covid-19-YQoWZ3No73.JPG Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP telah sepakat untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020 lantaran adanya pandemi virus corona (Covid-19).

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, rapat dengar pendapat bersama DPR tersebut juga menyepakti bahwa pemerintah daerah bisa merealokasi anggaran untuk tahapan Pilkada serentak 2020 dapat digunakan untuk percepatan penanganan Covid-19.

"RDP juga menyepakati bahwa anggaran Pilkada yang belum dipakai perlu direalokasi oleh pemda masing-masing untuk penyelesaian penanganan pandemi Covid-19," kata Pramono dalam keterangannya, Selasa (31/3/2020).

"Semua sepakat bahwa penanganan pandemi harus lebih didahulukan dibanding kontestasi politik," tambahnya.

Ia menambahkan, penundaan Pilkada serentak juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Pasalnya, kondisi saat ini tidak memungkinkan DPR melakukan revisi UU.

Baca juga: Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

"Semua juga sepakat bahwa penundaan ini perlu diatur dalam Perppu. Sebab dalam situasi saat ini, revisi UU tampaknya tidak bisa dilaksanakan. Sebab memerlukan rapat-rapat pembahasan oleh Komisi II DPR secara intensif. Padahal ada aturan social distancing," tandasnya.

Seperti diketahui, terdapat tiga opsi yang masih akan dibahas dalam penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

"Opsi A (Pilkada serentak pada) 9 Desember 2020, jika penundaan selama 3 bulan. Berarti tahapan yang berhenti (ditunda) bisa dilanjutkan setelah masa tanggap darurat selesai tepat waktu 29 Mei 2020," terang Pramono.

Sedangkan, lanjut dia, opsi B Pilkada serentak dijadwalkan akan dilangsungkan pada 17 Maret 2021, jika penundaan selama 6 bulan.

"Opsi C pada 29 September 2021, jika penundaan selama 12 bulan," kata dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini