Presiden Jokowi Minta Pembatasan Sosial Berskala Besar Lebih Tegas & Disiplin

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Selasa 31 Maret 2020 01:02 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 30 337 2191497 presiden-jokowi-minta-pembatasan-sosial-berskala-besar-lebih-tegas-disiplin-vzjgloBFGV.JPG Presiden Joko Widodo (Foto: Biro Pers Istana Kepresidenan RI)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan phisycal distancing (jaga jarak aman) diterapkan secara lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif agar memutus mata rantai persebaran virus corona (Covid-19).

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan usulan pemberlakuan Darurat Sipil supaya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat dijalankan secara efektif.

"Namun, penerapan darurat sipil adalah langkah terakhir yang bisa jadi tidak pernah digunakan dalam kasus Covid-19," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Dalam menjalankan pembatasan sosial berskala besar, pemerintah kata dia, akan mengedepankan pendekatan persuasif melalui kolaborasi Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Covid-19, Kementerian Perhubungan, Polri/TNI, Pemda dan K/L terkait.

Baca juga: Ini 4 Arahan Presiden Jokowi Terkait Antisipasi Mudik Lebaran karena Corona

Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo mengatakan, pemerintah memperhitungkan dengan teliti sebelum mengambil suatu keputusan dalam penanganan virus corona.

Doni menuturkan, Presiden Jokowi dalam rapat terbatas tadi mengambil keputusan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB), bukan lockdown atau mengunci wilayah.

Infografis COVID-19

"Kesimpulan yang tadi diambil oleh Bapak Presiden yaitu formatnya adalah pembatasan sosial skala besar," katanya dalam jumpa pers.

Penerapan PSBB ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencan, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan UU tentang Darurat Sipil.

"Kemudian, dapat dipastikan bahwa pemerintah dalam hal ini negara tidak mengikuti apa yang telah dilakukan sejumlah negara yang ternyata juga tidak efektif dalam mengambil kebijakan dan justru menimbulkan dampak yang baru," jelas Doni.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini