nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Meski Terlambat, Fadli Zon Apresiasi Pemerintah Terkait Penetapan Status Karantina Wilayah!

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Senin 30 Maret 2020 11:23 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 03 30 337 2191064 meski-terlambat-fadli-zon-apresiasi-pemerintah-terkait-penetapan-status-karantina-wilayah-AKE65rr3v6.jpg Fadli Zon (foto : Okezone.com)

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta untuk pemerintah segera mengeluarkan kebijakan karantina wilayah untuk menangani virus Corona (Covid-19).

Fadli menilai karantina wilayah sudah terlambat diterapkan dan seharusnya dilakukan sejak awal ada virus corona di tanah air. Namun, ia tetap mengapresasi kabar terbaru di mana pemerintah yang sedang membuat PP (Peraturan Pemerintah) turunan dari UU Karantina Kesehatan, sebagai langkah persiapan penerapan karantina wilayah.

“Akhir pekan kemarin saya membaca pernyataan Menkopolhukam tengah menggodok PP (Peraturan Pemerintah) turunan dari UU Karantina Kesehatan, sebagai langkah persiapan penerapan karantina wilayah. Meski terlambat, saya apresiasi. Ini menandakan ada sedikit kemajuan berpikir pemerintah di tengah situasi semakin darurat,” ujar Fadli kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/3/2020).

Fadli menuturkan, pada saat yang sama keterangan Menkopolhukam tersebut membongkar ketidakmatangan perencanaan pemerintah selama ini dalam penanganan Covid-19. Sebab apabila karantina wilayah sejak awal telah menjadi salah satu opsi di meja Presiden, penyusunan PP tersebut seharusnya dapat dimulai lebih cepat. Setidaknya penyusunan itu dilakukan sejak 2 Maret lalu ketika kasus positif pertama Covid-19 diumumkan Presiden.

“Namun, ironisnya hal tersebut baru mulai digodok setelah jumlah kasus Covid-19 menginjak angka ribuan. Apa yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi wabah ini “too little and too late,” tutur Fadli.

Anggota Komisi I DPR RI ini pun berujar di tengah situasi sangat darurat, pemerintah tak perlu menunggu PP selesai untuk menetapkan status karantina wilayah atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), atau lockdown. Hal ini mengacu pada UU No.6/2018 tentang Karantina Kesehatan sebenarnya sudah cukup menjadi dasar konstitusional bagi pemerintah untuk menetapkan status karantina wilayah atau PSBB.

“Dalam pasal 98, dikatakan UU tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni 8 Agustus 2018. Bukan disebut berlaku ketika peraturan pelaksana selesai disusun,” kata Fadli.

“Berlaku dan bisa diterapkannya suatu UU tidak ditentukan peraturan di bawahnya (PP). Kecuali ada ketentuan yang mengatur secara tegas. Idealnya UU No.16/2018 sudah dilengkapi PP sebagai pelaksana. Tapi saat ini kondisinya jauh dari ideal dan mendesak perlu kebijakan tegas pemerintah pusat,” imbuh Fadli.

Baca Juga : Jabar Matangkan Rencana Karantina Wilayah, Ridwan Kamil: Besok Dirampungkan

Maka dari itu Fadli menyayangkan ketidaktegasan pemerintah pusat selama ini mengakibatkan sejumlah kepala daerah berani mengambil inisiatif masing-masing menerapkan local lockdown. Meskipun menurut UU Karantina Kesehatan pasal 49 -terlepas dari perbedaan istilah- penetapan tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat.

“Ini menandakan, kebijakan pusat gagal memotret kecemasan dan kenyataan di daerah. Pemerintah pusat bahkan kehilangan wibawa dan kepercayaan dari publik dalam penanganan Covid-19. Selain buang-buang waktu 2 bulan lebih, pernyataan menteri-menteri tertentu juga dianggap menyesatkan dan dagelan,” tutur Fadli.

Lebih jauh, Fadli mengapresiasi langkah kepala daerah seperti Papua, Tegal, Tasikmalaya, Toli-Toli, Payakumbuh dan Aceh, berani mengambil risiko untuk keselamatan warga mereka di atas kepentingan lainnya dengan melakukan Lockdown. Mengingat banyak daerah tak siap dengan penanganan medis baik fasilitas rumah sakit, APD (alat perlindungan diri) dan sarana prasarana lainnya.

“Sikap serupa harusnya juga dimiliki Presiden sebagai kepala negara. Kita tak perlu menunggu jumlah korban lebih banyak, baru kemudian melakukan karantina wilayah atau PSBB. Dampak ekonomi akibat kebijakan tersebut, bagaimanapun lebih mudah dikontrol karena kasat mata, daripada akibat penyebaran virus yang tidak kasat mata,” tegas Fadli.

“Karena itu, penerapan kebijakan karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB), seperti telah diatur di dalam UU No.6 Tahun 2018, menjadi hal mendesak untuk segera diumumkan pemerintah sekarang juga. Lockdown,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini