Komisi III DPR Harap Wabah Corona Tak Menyebar di Lapas

Puteranegara Batubara, Okezone · Sabtu 28 Maret 2020 09:29 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 28 337 2190321 komisi-iii-dpr-harap-wabah-corona-tak-menyebar-di-lapas-4AlMQPdoWV.jpg Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil (foto: Okezone)

JAKARTA - Penyebaran virus corona atau Covid-19 dikhawatirkan terjadi di balik Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Mengingat, jaga jarak diri atau Physical Distancing sulit diterapkan lantaran kelebihan kapasitas warga binaan.

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mengungkapkan bahwa perlu segera ada pembenahan di Lapas agar wabah corona tidak menyebar luas di balik jeruji besi tersebut. Menurutnya, salah satu solusinya adalah pembahasan soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan.

“Saya setuju RUU Pemasyarakatan dibahas kembali untuk disahkan menjadi UU dan pemerintah untuk mencabut PP 99. Pengesahan RUU dan pencabutan PP ini untuk mengurangi over capacity di Lapas dan Rutan,” kata Nasir saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu (28/3/2020).

Nasir menjelaskan, masalah itu harus segera dibahas dengan cepat. Karena dengan disahkannya menjadi UU, bisa mencabut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 99 Tahun 2012 terkait aturan remisi terpidana narkoba.

 korona

Menurut Nasir, selama ini PP 99 itu sudah memasung hak-hak narapidana. Hal itu pun berimbas dengan makin banyaknya penghuni lapas maupun rutan di Indonesia.

“Akibat pemasungan itu, banyak muncul masalah di lembaga pemasyarakatan (Lapas), mulai dari kelebihan muatan, pembinaan, fasilitas, hingga pendanaan," ujar Nasir.

Dalam penyusunan Undang-Undang itupun, Nasir menilai tidak boleh ada pembebanan kepada para napi kecuali itu merupakan putusan pengadilan. Dan selama ini juga, PP tersebut tidak ada SOP-nya di masing-masing instasi pemberi Justice Collabolator (JC).

Oleh sebab itu, Nasir berpandangan bahwa pembahasan mengenai mencegah penyebaran virus corona di balik Lapas harus segara diambil jalan keluarnya.

“Apabila tidak menempuh langkah pencegahan dengan cara segera menyetujui pengesahan UU Pemasyarakat dan atau mencabut PP 99, berarti telah membiarkan Lapas menjadi kuburan massal sebagai akibat dari Corona yg diproyeksikan mencapai puncak penyebarannya 2-3 bulan ke depan," papar dia.

Sementara itu, Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyebut dengan disahkannya, undang-undang, hal itu berpengaruh terhadap pencegahan atas covid 19.

Pasalnya, instruksi terkait sosial distance sama sekali tak berjalan di lapas maupun di rutan.

"Kebijakan sosial distance tidak akan berjalan baik, karena didalam lapas bila diberi jarak satu atau dua meter itu tempatnya juga tak akan cukup, mau ditaruh dimana," tutup dia.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini