nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintah Siapkan Peraturan, Lockdown Daerah Harus Seizin Gugus Tugas Covid-19

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Jum'at 27 Maret 2020 18:26 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 03 27 337 2190075 pemerintah-siapkan-peraturan-lockdown-daerah-harus-seizin-gugus-tugas-covid-19-yLb1oHhrvI.jpg Mahfud MD (Okezone.com/Dede)

JAKARTA – Pemerintah sedang menyiapkan rancangan peraturan untuk payung hukum bagi pemerintah daerah yang ingin mengkarantina wilayah administratifnya atau lockdown terkait pandemi virus corona atau Covid-19.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, dalam peraturan pemerintah atau PP tersebut nantinya akan diatur kapan sebuah daerah bisa dilockdown, berikut tata caranya.

Baca juga: Pemerintah Rancang Peraturan untuk Lockdown Daerah Corona

Satu poin dari rancangan PP yang sedang disiapkan tersebut mengatur soal lockdown sebuah daerah harus seizin pemerintah pusat dalam hal ini Kepala Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19.

Jadi pemda yang ingin mengkarantina wilayah harus mengusulkan izin duku kepada Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen Doni Monardo.

"Nanti Gugus Tugas Nasional akan berkoordinasi dengan menteri-menteri terkait karena karantina kewilayahan itu terkait dengan kewenangan beberapa menteri,” kata Mahfud MD melalui video conference, Jumat (27/3/2020).

“Misalnya soal perhubungan juga Menhub diajak bicara, soal kesehatan Menkes, soal perdagangan nanti bicara ke Mendag. Nanti secepatnya sesudah itu keputusan akan diambil satu daerah itu boleh melakukan karantina wilayah.”

 korona

Mahfud menambahkan bila Gugus Tugas Covid-19 telah mengizinkan, maka pemda boleh melakukan lockdown wilayah administrasinya. Namun, untuk urusan lalu lintas seperti penutupan jalan, atau kapal yang membawa bahan pokok makanan harus tetap diperbolehkan melintas dan beroperasi seperti biasanya.

"Jadi mobil yang membawa bahan pokok sembako dan lain-lain, kapal juga dari luar daerah itu tidak boleh ditutup aksesnya untuk masuk ke sebuah daerah karena itu menyangkut kebutuhan pokok," terang dia.

Ia menuturkan PP yang tengah dirancang pemerintah juga mewajibkan toko, supermarket, hingga warung-warung yang menjual bahan pokok makanan tetap buka. Namun, kata dia, akan mendapat pengawasam ketat guna mencegah penyebaran corona.

"Sekarang ini kami sedang menyiapkan lockdown yang dalam bahasa resmi hukum Indonesia adalah karantina kewilayahan, sebenarnya lockdown itu karantina kewilayahan," tandasnya.

Mahfud menegaskan rancangan peraturan tersebut sedang disiapkan dan akan diterbitkan oleh pemerintah jika sudah kelar pembahasan.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini