nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Istana: Sebagian Masyarakat Belum Berpartisipasi Ideal Terkait Physical Distancing

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Jum'at 27 Maret 2020 14:59 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 03 27 337 2189926 istana-sebagian-masyarakat-belum-berpartisipasi-ideal-terkait-physical-distancing-U4IAaSo5TT.jpg Fadjroel Rachman. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyebaran wabah virus corona (Covid-19). Namun memang, belum semua masyarakat secara ideal menerapkan physical distancing atau pembatasan fisik, guna memotong rantai penyebaran virus tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman. 

"Sebagian dari masyarakat secara sadar dan kritis mengikuti mekanisme pembatasan sosial. Namun, sebagian lagi belum menciptakan partisipasi ideal terkait mekanisme pembatasan sosial," kata Fadjroel, dalam keterangannya, Kamis (27/3/2020).

Pemerintah telah memperkuat penanganan Covid-19, dengan memerintahkan Polri untuk mendisiplinkan dan melakukan tindakan tegas.

"Oleh karenanya Gugus Tugas mengeluarkan maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dan penanganan penyebaran virus Covid-19 yang diteken Kapolri Jendral Pol Idham Azis pada 19 Maret 2020," ujarnya.

Baca juga: Cegah Covid-19, Ridwan Kamil Imbau Warga Jakarta Tidak ke Jabar saat Weekend

Adapun dasar hukum pembatasan sosial itu diatur pada Pasal 212, 214, Pasal 216 Ayat 1, dan Pasal 218 KUHP yang dapat digunakan kepada mereka yang berupaya melakukan perlawanan.

"Sementara untuk Pasal 216 Ayat 1 dan Pasal 218 dapat dipakai untuk mereka yang menaati imbauan Polri namun tidak melakukan perlawanan," ujarnya.

(Foto: Okezone.com)

Kerumunan massa yang dimaksudkan meliputi pertemuan sosial, pertemuan budaya, keagamaan, aliran kepercayaan dalam bentuk seminar lokakarya, sarasehan, dan lainnya.

"Selain itu juga konser musik, olahraga, kesenian, jasa hiburan, unjuk rasa, pawai, karnaval, serta kegiatan lainnya," imbuhnya.

Polri sudah membubarkan 1.731 pertemuan massa dan kerumunan. Pendekatan tindakan tegas Polri sejauh ini masih dalam tingkat demokratis, yakni dialog dan ajakan.

"Presiden Jokowi mendorong penanganan Covid-19 dengan bekerja cepat dan tepat. Keselamatan, kesehatan dan daya sosial ekonomi harus diwujudkan. Karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," ujarnya.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini