nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPR: Pemudik saat Wabah Corona yang Abaikan Isolasi Diri Bisa Disanksi

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Jum'at 27 Maret 2020 14:10 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 03 27 337 2189882 dpr-pemudik-saat-wabah-corona-yang-abaikan-isolasi-diri-bisa-disanksi-8H87I1xgbw.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Fenomena mudik dadakan muncul di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena mengimbau masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang telah mudik ke kampung halaman saat pandemi Covid-19 agar langsung mengisolasi diri setibanya di kampung halaman masing-masing.

Menurutnya, langkah tersebut harus dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dari Ibu Kota ke daerah lainnya. Mengingat, Jakarta saat ini adalah wilayah dengan korban positif corona terbanyak di Indonesia.

"Yang paling penting adalah seluruh yang datang dari zona merah kayak DKI atau Jabodetabek, itu balik ke kampung harus terdata dengan baik. Kemudian mereka harus didata oleh RT/RW setempat ataupun lurah, kepala desa setempat. Kemudian mereka diminta isolasi selama 14 hari, isolasi 14 hari di tempat mereka masing-masing untuk melakukan karantina diri di kampung ya," terangnya, Jumat (27/3/2020).

Politikus Partai Golkar itu menekankan kepada pemudik untuk tidak melakukan kontak langsung atau menerapkan social distancing dengan masyarakat di kampung halaman mereka. Pemudik pun dianjurkan agar melaporkan bila mengidap gejala penyakit Covid-19 kepada tenaga medis setempat.

"Jadi, mereka dilarang untuk hadir di pesta-pesta, hadir di tempat umum. Intinya di mana orang-orang berkumpul di kampung itu," tuturnya.

Infografis COVID-19

Jika mereka mengabaikan imbauan itu, maka bisa saja diberikan sanksi hukum oleh aparat penegak hukum. Mengingat mereka berpotensi menyebarkan virus corona di kampung halaman mereka.

"Mesti harus ada pemberlakuan tegas buat orang yang balik ke kampung tapi mereka tidak melaksanakan isolasi mandiri. Andai kata mereka ditegur tidak ikut juga, harus diambil tindakan hukum sama petugas keamanan. Ya, harus lewat tindakan hukum, aparat pasti paham lah," ujar Melki.

Diketahui sebelumnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta peran aktif pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan kepada warganya. Sebab, sudah ada beberapa masyarakat yang melakukan mudik meski sudah ada imbauan dari pemerintah.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setyadi mengatakan, pihaknya sudah memerintahkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan pengecekan kepada warga yang baru datang dari wilayah Jabodetabek. Dalam pengecekan ini juga nantinya pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan dengan menetapkan status dari pendatang.

Ada beberapa status yang bisa ditetapkan oleh pemda kepada para masyarakat yang datang dari Jakarta. Orang Dalam Pemantauan (ODP) jika mereka tidak memiliki gejala Covid-19 dan Pasien Dalam Pemantauan (PDP) bagi yang memiliki gejala ataupun track record pernah berkomunikasi dengan orang terjangkit virus corona.

"Kami meminta kepada kepala balai lewat rapat koordinasi di provinsi, kabupaten, kota untuk melakukan pengecekan dan identifikasi. Jadi, apakah dia masuk ODP atau PDP," ujarnya dalam telekonferensi hari ini.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini