KPK Serahkan Berkas Perkara Ketua DPRD Tulungagung ke PN Tipikor Surabaya

Puteranegara Batubara, Okezone · Rabu 18 Maret 2020 15:29 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 18 337 2185308 kpk-serahkan-berkas-perkara-ketua-dprd-tulungagung-ke-pn-tipikor-surabaya-Mr754JGZRd.jpg Ilustrasi Gedung KPK (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan berkas perkara Ketua DPRD Tulungagung Supriyono ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jawa Timur.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan, berkas perkara itu terkait dengan kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2018.

"Hari ini KPK melimpahkan berkas perkara atas nama Terdakwa Supriyono Ketua DPRD Tulungagung ke PN Tipikor Surabaya," kata Ali, Jakarta, Rabu (18/3/2020).

Selanjutnya, kata Ali, JPU akan menunggu penetapan hari sidang dari Majelis Hakim PN Tipikor Surabaya. Penyerahan berkas itu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi.

"Adapun total saksi yang diperiksa oleh Penyidik dan di buatkan berita acara pemeriksaannya sebanyak 132 saksi," ujar Ali.

ali

Baca Juga: KPK Geledah Kantor DPRD Tulungagung

Terdakwa di dakwa dengan pasal 12 huruf a UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau pasal 11 UU RI No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 12 B jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dalam perkara ini, Supriyono dijerat dua pasal sekaligus, yakni terkait suap dan gratifikasi. Supriyono diduga menerima uang sekira Rp4,8 miliar ‎selama periode 2015-2018 dari Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD-P Kabupaten Tulungagung.

Syahri Mulyo sendiri telah divonis bersalah oleh pengadilan karena terbukti menerima suap dari sejumlah dari pengusaha.

Penerimaan itu diduga dilakukan untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini