Gubernur Kepri Non-Aktif Dituntut 6 Tahun Penjara

Puteranegara Batubara, Okezone · Rabu 18 Maret 2020 14:21 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 18 337 2185239 gubernur-kepri-non-aktif-dituntut-6-tahun-penjara-EVeg7W6Aeu.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) non-aktif Nurdin Basirun dituntut hukuman pidana berupa kurungan penjara selama 6 tahun, dengan denda Rp250 juta serta subsidair enam bulan kurungan bui.

"Menyatakan terdakwa Nurdin Basirun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata JPU KPK Asri Irwan, dalam surat tuntutan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2020).

Dalam tuntutannya, jaksa penuntut KPK juga meminta kepada Majelis Hakim untuk mencabut hak politik dari Nurdim, terhitung setelah Nurdin menjalani pidana pokok.

"Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Nurdin Basirun berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana pokok," ujar Asri.

Jaksa berpandangan bahwa, Nurdin diduga kuat telah menerima suap sebesar Rp45 juta dan 11,000 dolar Singapura atau sekitar Rp113,8 juta. Suap tersebut untuk memuluskan izin pemanfaatan ruang laut di kawasan Kepri. Uang rasuah itu berasal dari dua pengusaha, Kock Meng dan Johannes Kodrat. Kemudian, seorang swasta atau nelayan bernama Abu Bakar.

Baca Juga: Ini Profil Nurdin Basirun, Gubernur Kepri yang Kena OTT KPK

Dia juga dinilai terbukti menerima gratifikasi Rp4,2 miliar. Uang rasuah diduga berasal dari pengusaha yang meminta penerbitan izin pemanfaatan ruang laut.

Dalam perkara suap, Nurdin dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Sedangkan dalam perkara gratifikasi, Nurdin dikenakan Pasal 12 B Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Dalam pertimbangannya, Asri menilai, perbuatan Nurdin telah bertentangan dengan spirit pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi. "Perbuatan terdakwa, telah mencederai harapan dan kepercayaan masyarakat," tutur Asri.

Sementara hal yang meringankan, Nurdin dianggap belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya. Di samping itu, Nurdin juga masih mempunyai tanggungan keluarga untuk dinafkahi.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini