nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jelang Pilkada Serentak, DPR Minta KPU Petakan Wilayah yang Terdampak Corona

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Selasa 17 Maret 2020 09:44 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 03 17 337 2184470 jelang-pilkada-serentak-dpr-minta-kpu-petakan-wilayah-yang-terdampak-corona-AeZSFg2f05.jpg Ilustrasi Pemilu (Foto: Okezone)

JAKARTA - Virus corona atau covid-19 dikhawatirkan mengganggu jalannya Pilkada serentak tahun 2020. Untuk itu Komisi II DPR meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada dapat melakukan pemetaan wilayah yang terdampak corona untuk mencegah hal yang tidak diinginkan.

“Meminta KPU untuk segera melakukan pemetaan daerah-daerah penyelenggaraan pilkada dengan menghitung kondisi obyektif daerah yang terkena sebaran virus Corona. KPU tentu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait, mengenai validitas data dan potensi atas paparan Corona,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi kepada wartawan, Selasa (17/3/2029).

Dia mengatakan skema pelaksanaan pilkada jika terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan gangguan lainnya sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada telah memberi skema dan aturannya.

Adapun terdapat dua skema dan aturan penyelenggara pilkada, yaitu lanjutan atau susulan sebagaimana diatur dalam UU No 10 tahun 2016.

“Ada dua skema yang terdapat dalam UU Pilkada yakni skema pilkada lanjutan dan pilkada susulan,” beber Arwani.

Arwani

Baca Juga: Gubernur Bengkulu Klaim Wilayahnya Aman dari Virus Corona

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berdasarkan Pasal 120 ayat (1), mengatur mengenai pemilihan lanjutan jika gangguan tersebut mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pilkada tidak dilaksanakan. Pelaksanaan pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan pemilihan yang terhenti.

“Sedangkan skema lainnya yakni pilkada susulan. Skema ini dipilih jika gangguan tersebut mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan terganggu. Ini diatur di Pasal 121 ayat (1) UU Pilkada. Pelaksanaan pilkada susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan,” jelas Arwani.

Lebih jauh Arwani menekankan keputusan pilkada apakah dilakukan dengan skema lanjutan atau susulan sangat ditentukan kondisi obyektif di lapangan. Dalam hal ini, pemetaan wilayah yang terpapar Corona menjadi relevan.

“Pemetaan ini tentu harus berbasis data yang valid dan dihasilkan dari koordinasi dengan stakeholder lainnya dengan mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat,” ucap Arwani.

“Kami menggarisbawahi pelaksanan pilkada harus tetap menomorsatukan perlindungan terhadap warga negara tanpa terkecuali atas ancaman virus Corona,” imbuhnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini