Dukungan Keluarga Kunci Terwujudnya 30% Keterwakilan Perempuan di Parlemen

CDB Yudistira, Okezone · Kamis 12 Maret 2020 13:18 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 12 337 2182160 dukungan-keluarga-kunci-terwujudnya-30-keterwakilan-perempuan-di-parlemen-4nV1DYCa0J.jpg Ilustrasi parlemen. (Foto: Dok Okezone/Arif Julianto)

BANDUNG – Jangan pandang sebelah mata potensi perempuan di panggung parlemen. Keterwakilan perempuan 30 persen dalam Pemilu Legislatif 2024 bukanlah angan belaka jika suara perempuan didengar dan diberi kesempatan menduduki singgasana strategis.

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sangat penting demi terciptanya kebijakan atas dasar pengalaman hidup dan kondisi nyata kaum perempuan.

Baca juga: Hari Perempuan Internasional, Pandangan bagi Mereka yang Bekerja di Ladang 

"Perjuangan bagi perempuan untuk duduk di kursi parlemen tidak terlepas dari peran internal dan peran eksternal, termasuk dukungan dari keluarga," tutur Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga dalam Workshop Percepatan Pencapaian Keterwakilan Perempuan 30 Persen di Pemilu Legislatif yang diselenggarakan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di Bandung, Jawa Barat, Rabu 11 Maret 2020.

Ia mengatakan, saat ini masih termajinalkannya posisi perempuan di dunia politik. Pasalnya, masih kentalnya budaya patriarki membuat perempuan harus berjuang ekstra untuk memenuhi keterwakilannya di kursi parlemen.

Namun, Bintang juga mengingatkan satu hal yang harus perempuan Indonesia pegang adalah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin hak-hak sama antara laki-laki dan perempuan, termasuk mengemukakan pendapat. Maka, tidak ada yang membatasi kiprah perempuan di kancah legislatif.

Baca juga: Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Jadi Atensi Pemda Provinsi Jabar 

Sejauh ini, kata dia, kesadaran masyarakat terus meningkat untuk memercayakan nasib bangsa ini kepada para Srikandi Indonesia.

Hal tersebut terbukti adanya lima menteri dalam pemerintahan saat ini adalah perempuan. Lalu, lanjut dia, ketua DPR RI saat ini juga diduduki oleh perempuan.

Ia mengatakan, berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di DPR sebesar 20,8 persen atau 120 dari 575 anggota. Sementara anggota perempuan di DPD mencapai 30,88 persen.

Baca juga: Perempuan Naik Haji Seorang Diri, Bagaimana Hukumnya? 

Sementara Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan bahwa perempuan di Jabar selalu ingin maju dalam segala bidang, termasuk politik.

"Keinginan perempuan di Jawa Barat untuk berpartisipasi di dunia politik dibuktikan dengan dari 20 persen anggota DPRD Provinsi Jawa Barat adalah perempuan. Hal ini berarti masyarakat di Jawa Barat sudah lebih melek politik dibanding dengan periode sebelumnya," ungkapnya.

"Untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah menggagas Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta) yang baru saja meluluskan wisudawatinya tahun lalu," ungkapnya.

Salah seorang anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) yang saat ini juga mengemban amanah sebagai anggota Komisi IX DPR RI, Saniatul Lativa, mengatakan bahwa dukungan, restu, dan kepercayaan keluarga juga menjadi kunci penting bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik demi membangun bangsa.

"Sebelum terjun ke dunia politik, saya telah mendapat restu dan dukungan dari keluarga. Jika ingin mendukung perempuan di dunia politik atau di ranah publik, keluarga harus memberikan dukungan yang total bagi mereka, jangan setengah-setengah. Begitupun sebaliknya, kita juga harus menjaga kepercayaan dari keluarga bahwa kita benar-benar bekerja dan mengabdi bagi negara," ucapnya.

Baca juga: Wujud Emansipasi, Perempuan Dinilai Layak Jadi Wakil Rakyat 

Ia mengatakan, Kementerian PPPA sebenarnya telah melakukan upaya meningkatkan gairah kaum perempuan di panggung legislatif, di antaranya melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 10 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD, dan DPRD dalam Pemilu 2019.

Dia menerangkan, kepemimpinan perempuan juga perlu didorong sampai tingkat desa. Secara nasional, saat ini perempuan kepala desa baru mencapai sekira 5 persen. Namun, sudah ada satu kabupaten yang mempunyai kepala desa perempuan mencapai 17 persen.

Baca juga: Swiss Jadi Negara Terbaik Kedepankan Hak-Hak Perempuan 

Oleh karena itu, Kemen PPPA juga mengembangkan model Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan sejak 2018.

"Semoga KPPI dapat bergerak di segala daerah hingga ke pelosok untuk memotivasi perempuan sebagai tiang negara untuk maju tidak hanya di parlemen, namun juga di semua lini. Jika hal ini terwujud, maka angka kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa kita tekan. Hal inilah yang seharusnya kita perjuangkan bersama," tutup Menteri Bintang.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini