Share

BPJS Kesehatan Akan Koordinasi Lintas Kementerian Pasca-MA Batalkan Kenaikan Iuran

Avirista Midaada, Okezone · Rabu 11 Maret 2020 13:03 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 11 337 2181549 bpjs-kesehatan-akan-koordinasi-lintas-kementerian-pasca-ma-batalkan-kenaikan-iuran-BMABCydmV0.jpg Direktur Utama BPJS Fahmi Idris saat Ditemui Peninjauan Antrean Online JKN di Puskesmas Kedungkandang, Malang, Jawa Timur (foto: Okezone/Avirista Midaada)

KOTA MALANG - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fahmi Idris mengaku akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait putusan pembatalan kenaikan iuran oleh Mahkamah Agung (MA). Hal ini dianggap penting mengingat BPJS Kesehatan sejauh ini masih mengalami defisit yang cukup besar.

"BPJS ini kan satu dari ekosistem pemerintah, kita akan rapat koordinasi di tingkat menteri untuk mengantisipasi segala sesuatunya (terkait pembatalan kenaikan iuran dan pengembalian uang peserta)," kata Fahmi saat kunjungan kerja di Kota Malang, Rabu (11/3/2020).

Baca Juga: BPJS Kesehatan Janji Patuhi Putusan MA soal Pembatalan Kenaikan Iuran 

Direktur Utama BPJS Fahmi Idris saat Ditemui Peninjauan Antrean Online JKN di Puskesmas Kedungkandang, Malang, Jawa Timur (foto: Okezone/Avirista Midaada)

Menurut Fahmi, rapat lintas kementerian seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), akan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

"Nanti kita dengan Kemenkeu dan kementerian terkait akan rapat koordinasi, itu di tingkat eselon satu juga akan rapat dipimpin Kemenko PMK setelah itu nanti dikabari lagi," ungkapnya.

Sebagai informasi MA akhirnya mengabulkan uji materi atau judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diajukan oleh Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPDCI) Tony Richard Samosir.

MA beranggapan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diatur dalam Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, MA beranggapan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 5 Ayat 2 Juncto Pasal 171 UU Kesehatan.

Baca Juga: Diminta Kembalikan Uang Peserta Usai Iuran Batal Naik, Begini Reaksi BPJS Kesehatan

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini