Share

Diminta Kembalikan Uang Peserta Usai Iuran Batal Naik, Begini Reaksi BPJS Kesehatan

Avirista Midaada, Okezone · Rabu 11 Maret 2020 12:06 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 11 337 2181516 diminta-kembalikan-uang-peserta-usai-iuran-batal-naik-begini-reaksi-bpjs-kesehatan-ZVOlvQtrfO.jpg Direktur Utama BPJS Fahmi Idris saat Ditemui Peninjauan Antrean Online JKN di Puskesmas Kedungkandang, Malang, Jawa Timur (foto: Okezone/Avirista Midaada)

MALANG - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diminta untuk mengembalikan kelebihan uang yang sudah dibayarkan masyarakat pasca-Mahkamah Agung (MA) membatalkan peraturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyatakan, akan menghitung dampak yang muncul pasca keputusan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh MA.

Baca Juga: Iuran Batal Naik, BPJS Kesehatan Harus Kembalikan Uang yang Sudah Membayar 

"Kita akan hitung implikasinya, termasuk implikasi keuangannya," ujar Fahmi Fahmi saat meninjau pilot project antrean online berbasis aplikasi JKN di Puskesmas Kedungkandang, Kota Malang, Rabu pagi (11/3/2020).

Direktur Utama BPJS Fahmi Idris saat Ditemui Peninjauan Antrean Online JKN di Puskesmas Kedungkandang, Malang, Jawa Timur (foto: Okezone/Avirista Midaada)	 

Selagi masih menunggu salinan amar putusan dari Mahkamah Agung (MA), Fahmi menjelaskan, akan menghitung laporan arus keuangan dari BPJS Kesehatan.

"Kalau sudah dapat amarnya (amar putusan), detail, teknisnya akan kita analisis mendalam. Kita akan tahu bagaimana cash flow (laporan arus kas keuangan) di akhir tahun," lanjutnya.

Sebagai informasi MA akhirnya mengabulkan uji materi atau judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diajukan oleh Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPDCI) Tony Richard Samosir.

MA beranggapan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diatur dalam Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Janji Patuhi Putusan MA soal Pembatalan Kenaikan Iuran 

Selain itu, MA beranggapan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 5 Ayat 2 Juncto Pasal 171 UU Kesehatan.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini