Share

BPJS Kesehatan Janji Patuhi Putusan MA soal Pembatalan Kenaikan Iuran

Avirista Midaada, Okezone · Rabu 11 Maret 2020 11:47 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 11 337 2181502 bpjs-kesehatan-janji-patuhi-putusan-ma-soal-pembatalan-kenaikan-iuran-XLXtdfPALz.jpg Direktur Utama BPJS Fahmi Idris saat Ditemui Peninjauan Antrean Online JKN di Puskesmas Kedungkandang, Malang, Jawa Timur (foto: Okezone/Avirista Midaada)

KOTA MALANG - Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menanggapi pembatalan peraturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh Mahkamah Agung (MA). Dia menghormati keputusan pembatalan kenaikan iuran yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2020.

"Kita menghormati apa yang jadi keputusan MA. Kedua kita akan patuh dengan keputusan itu," kata Fahmi saat meninjau pelayanan antrean online Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (11/3/2020).

Baca Juga: Iuran Batal Naik, BPJS Kesehatan Harus Kembalikan Uang yang Sudah Membayar 

Ilustrasi (foto: Okezone)

Namun, dia belum bisa menentukan kapan keputusan MA itu bisa dijalankan mengingat hingga kini pihak BPJS Kesehatan belum menerima salinan amar putusan MA tersebut.

"Kita belum mendapat salinan amar putusan detailnya, kapan mulai berlakunya. Apakah berlaku surut berlaku sekarang, apakah berlaku nanti atau beberapa hari ke depan?" tuturnya.

Dirinya masih menghitung dampak yang ditimbulkan dari berbagai sisi dalam menjalankan putusan dari Mahkamah Agung (MA) tersebut, khususnya sisi keuangan.

"Kita akan hitung implikasinya, termasuk implikasi keuangannya," lanjut Fahmi Idris.

Sebagai informasi MA akhirnya mengabulkan uji materi atau judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diajukan oleh Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPDCI) Tony Richard Samosir.

MA beranggapan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diatur dalam Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, MA beranggapan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 5 Ayat 2 Juncto Pasal 171 UU Kesehatan.

Baca Juga: MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Follow Berita Okezone di Google News

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini