Share

Iuran Batal Naik, BPJS Kesehatan Harus Kembalikan Uang yang Sudah Membayar

Muhamad Rizky, Okezone · Rabu 11 Maret 2020 11:01 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 11 337 2181471 iuran-batal-naik-bpjs-kesehatan-harus-kembalikan-uang-yang-sudah-membayar-Lumc7GPUDg.jpg Ilustrasi (Okezone)

JAKARTA – Mahkamah Agung membatalkan peraturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, badan penyelenggara jaminan kesehatan nasional itu harus mengembalikan kelebihan uang dibayarkan masyarakat.

Pemerintah menerapkan kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sejak awal Januari lalu. Artinya, pesertanya wajib membayar lebih sesuai tarif yang dinaikkan. Nah, setelah MA membatalkan peraturan tersebut, lantas bagaimana nasib uang mereka?

Menurut Saleh, uang yang sudah terlanjur dibayarkan itu tidak sah diambil oleh negara karena bertentangan dengan putusan MA. Karena itu pemerintah harus mengembalikan uang yang sudah lebih dibayarkan tersebut.

"Jika memang putusan itu mengatakan bahwa itu diputuskan membatalkan semua Perpres itu sejak (1) Januari ya tentu uang sudah dibayarkan masyarakat tidak berlaku, artinya tidak sah untuk dikutip atau diambil negara jika putusannya seperti itu," kata Saleh kepada Okezone, Rabu (11/3/2020).

"Tentu (uang) yang sudah dibayarkan sejak Januari harus dikembalikan oleh negara kepada masyarakat," ujar politikus PAN itu.

Baca juga: MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

MA mengabulkan judicial review atau uji materi yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) karena keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Uji materi itu sendiri terkait, Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober 2019. Dalam putusannya MA membatalkan kenaikan iuran BPJS yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2020.

Follow Berita Okezone di Google News

Saleh meminta agar MA segera mengirimkan salinan putusan tersebut ke pemerintah dan lembaga terkait. Dengan begitu pemerintah bisa sesegera mungkin melaksanakan putusan dan tidak ada alasan untuk tidak mematuhinya.

"Karena itu kita mendorong MA untuk segera menyampaikan salinan putusan itu kepada presiden dan juga kementerian dan lembaga terkait supaya bisa segera dilaksanakan," terangya.

Saleh mengatakan, pihaknya harus kembali duduk bersama dengan pemerintah guna mencari solusi lain terkait defisit BPJS Kesehatan.

 Ilustrasi

Misalnya kata dia untuk menutupi defisit tersebut dengan menyesuaikan dana pada pembangunan infrastruktur maupun SDM. Menurutnya anggaran untuk infrastruktur dan SDM sangat besar sehingga mungkin bisa mnjadi solusi untuk disesuaikan.

"Karena selama ini pembangunan infrastruktur kan besar sekali jadi bagaimana, apakah kita bisa sesuaikan supaya bisa tetap memenuhi pembiayaan (BPJS Kesehatan)," terangnya.

"Atau kita buat formula baru dalam penyusunan BPJS ini, nanti BPJS-nya kita otonomisasi diselenggarakan kabupaten/kota dengan diawasi ketat oleh pemerintah pusat misalnya begitu," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini