Pertemuan Golkar & Nasdem Juga Bahas Omnibus Law hingga Koalisi di Pilkada

Muhamad Rizky, Okezone · Senin 09 Maret 2020 14:50 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 09 337 2180456 pertemuan-golkar-nasdem-juga-bahas-omnibus-law-hingga-koalisi-di-pilkada-xf9sshuHj3.jpg Petinggi Golkar dan Nasdem bertemu bahas Omnibus Law hingga kolaisi di Pilkada 2020 (Foto : Okezone.com/M Rizky)

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan ada beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

Salah satu pembahasan dalam pertemuan itu adalah mendukung penuh setiap kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. termasuk kebijakan mengenai Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja dan Perpajakan.

"Termasuk di dalamnya prioritas yaitu omnibus law perpajakan maupun cipta kerja. Partai Golkar dan Partai Nasdem yaitu bersepakat bahwa kita akan mempunyai pemikiran yang sama," ujar Airlangga usai pertemuan denga. Partai Nasdem di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (9/3/2020).

Selain itu, kata Airlangga, mereka juga membahas peluang koalisi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Harapannya ada titik temu sehingga Partai Golkar dan Partai Nasdem bisa saling kerjasama.

Baca Juga : Pasien Positif Korona Alami Tekanan Psikologis Karena Identitasnya Dibuka Publik

"Selanjutnya kerjasama silaturahmi dan kebijakan Partai Golkar maupun Partai Nasdem dalam Pilkada tentu mengupayakan kerja bersama," ungkapnya.

Senada dengan Airlangga, Surya Paloh mengatakan, pihaknya ingin memastikan setiap kebijakan Presiden Jokowi bisa terlaksana dengan baik, termasuk perihal omnibus law.

Meski pihaknya menyadari betul bagaimana kebijakan omnibus law sendiri masih menjadi polemik di masyarakat, namun ia tetap berharap agar omnibus law bisa segera disahkan di DPR.

"Kami mempunyai kesepakatan terlepas beberapa pasal (omnibus law) yang dianggap masih kontroversial ini segera untuk kembali dievaluasi ulang, tetapi dalam frame (waktu) yang tidak terlalu lama. Artinya policy kebijakan omnibus law ini bisa disahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama," ungkapnya.

Soal persiapan menyambut Pilkada 2020, keduanya sepakat untuk mendukung calon yang memiliki kapabilitas dan elektabilitas. "Tentu ada dua hal sebagai aspek konsideran bagi kami, pertama aspek kapabilitas daripada calon yang akan kami dukung bersama, kedua aspek elektabilitasnya jadi ini kesepamatan," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini