Kapolri Minta Anggotanya Netral Dalam Pelaksanaan PON dan Pilkada Serentak 2020

CDB Yudistira, Okezone · Kamis 05 Maret 2020 23:04 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 05 337 2178895 kapolri-minta-anggotanya-netral-dalam-pelaksanaan-pon-dan-pilkada-serentak-2020-ZXeHj8dg4c.jpg Kapolri Idham Azis (Foto: Okezone)

BANDUNG - Kapolri Jendral Pol. Idham Azis, mengingatkan para personelnya agar netral dalam Pilkada serentak dan PON XX tahun 2020. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam arahannya pada kegiatan rakernis Propam Polri 2020, di Gedung Oetaryo Sespim Lemdiklat Polri Jalan Maribaya, Bandung Barat.

"Polri sebagai alat negara bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat," kata Kapolri dalam arahannya, Kamis (5/3/2020).

Jenderal bintang empat itu mengatakan, Propam adalah fungsi pengawasan internal dalam rangka peningkatan kepercayaan terhadap masyarakat, khususnya dalam menjaga dan mengawasi netralitas anggota Polri dan ASN Polri pada pelaksanaan Pilkada serentak dan PON XX tahun 2020.

"Pegang teguh dan laksanakan terus moto pengabdian Propam sebagai garda terdepan penjaga citra Polri dan sebagai benteng terakhir mencari keadilan, dalam rangka mengimplementasikan program propam sebagai penggerak revolusi mental dan menjadi pelopor tertib sosial diruang publik," ucap dia.

“Jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk menyamakan persepsi dan memperat soliditas TNI-Polri," imbuhnya.

Kapolri

Baca Juga: Polri Bentuk Satgas Amankan Pilkada 2020

Lebih lanjut Kapolri menegaskan tetap tegas dan jangan ragu-ragu dalam bertindak. "Tindak yang salah kalau dia salah, lindungi dia kalau benar, tegakkan kebenaran dengan norma dan aturan bukan dengan bujuk rayu, ini namanya komitmen bukan konspirasi," katanya.

Ia juga meminta untuk mensosialisasikan Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 7 ayat 3 huruf C. Tolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan.

Alumni Akpol 88 itu, juga mewajibkan, anggota Polri ikut mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan pola hidup sederhana dengan tidak bergaya hidup mewah atau menunjukkan hedonisme dalam kehidupan sehari-hari baik di internal Polri maupun dalam bermasyarakat.

"Pegawai Polri harus menyesuaikan kemampuan ekonomi sebagai cerminan sifat prihatin untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial," ucapnya.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini