Periksa Wabup Sumedang, KPK Selisik Proses Penganggaran Proyek RTH Bandung

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 05 Maret 2020 21:40 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 03 05 337 2178868 periksa-wabup-sumedang-kpk-selisik-proses-penganggaran-proyek-rth-bandung-NUjv293Ler.jpg Ilustrasi (Dok. Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Wakil Bupati (Wabup) Sumedang, Erwan Setiawan. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung.

Penyidik mendalami kesaksian Erwan terkait proses penganggaran RTH untuk Kota Bandung yang saat ini sedang disidik KPK. Sebab, saat proses penganggaran RTH tersebut, Erwan sedang menjabat Ketua DPRD Kota Bandung.

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait dengan proses penganggaran RTH dikarenakan saksi saat itu menjabat selaku ketua DPRD sekaligus secara ex officio Ketua Banggar," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2020).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini. Keempatnya yakni, mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung Herry Nurhayat (HN), dan dua mangan anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, Tomtom Dabbul Qomar (TDQ) dan Kadar Slamet (KS).

KPK kemudian mengembangkan perkara ini dan menetapkan satu tersangka lainnya. Satu tersangka lainnya itu yakni, seorang wiraswasta yang juga berperan sebagai makelar tanah, Dadang Suganda (DSG).

Baca Juga : Pabrik Masker Beromzet Rp4,7 Miliar Jual Produknya Secara Online

Sejalan dengan proses penyidikan, KPK mengendus ada banyak pihak yang kecipratan uang panas proyek pengadaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lingkungan Pemkot Bandung tahun anggaran 2012-2013. KPK telah menghimbau pihak-pihak yang turut menerima dana panas proyek ini agar kooperatif‎ dan mengembalikan uang itu ke negara.

Saat ini, KPK sedang fokus menelusuri aliran uang korupsi proyek pengadaan lahan untuk RTH Bandung yang diduga mengalir ke sejumlah pihak. Terlebih, setelah adanya audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditemukan kerugian negara cukup besar.

(aky)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini