nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sidang Imam Nahrawi, Sesmenpora Ungkap Temuan BPK di Satlak Prima

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 04 Maret 2020 14:15 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 03 04 337 2178013 sidang-imam-nahrawi-sesmenpora-ungkap-temuan-janggal-bpk-di-satlak-prima-2KUbSzM19y.jpg Sesmenpora, Gatot S Dewa Broto jadi saksi di sidang kasus Imam Nahrawi. (Foto: Okezone.com/Arie Dwi Satrio)

JAKARTA - Tim Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menghadirkan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Gatot S Dewa Broto sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap dan gratifikasi. Kasus ini menyeret mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi.

Dalam kesaksiannya, Gatot mengungkap adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam anggaran Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) di Kemenpora. Temuan itu terkait anggaran program Satlak Prima tahun 2014 hingga 2017.

"Iya pernah (ada temuan BPK terkait Satlak Prima). Itu menjadi PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu), kemudian ada tim khusus BPK di tahun 2017 dan 2018. Nama timnya, tim PDTT, dan ruang lingkup pemeriksaannya adalah Prima sejak tahun 2014 hingga tahun 2017," beber Gatot di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2020).

(Foto: Okezone.com/Arie Dwi Satrio)

Menurut Gatot, temuan BPK di Satlak Prima yang janggal itu terkait penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dugaan pemotongan atau penyelewengan anggaran itu terkait dengan akomodasi, nutrisi serta vitamin untuk program Satlak Prima.

"Iya betul, intinya tidak sesuai peruntukan. Jumlahnya saya lupa," ujar Gatot

Lebih lanjut, Gatot juga mengakui dirinya sempat mendampingi Anggota 3 BPK, Achsanul Qosasi ketika memaparkan hasil audit internal, serta arahan pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat KONI dan Kemenpora.

Baca juga: Imam Nahrawi Ancam Bongkar Para Penerima Suap Dana Hibah KONI

"Jadi acara khusus dalam konteks Pak Menteri menyuruh kami jajaran deputi, eselon 1 yang terkait, ada sesmen, ada deputi 4, dan juga para pimpinan KONI, KOI, dan Cabor untuk jadi peringatan, mengingat pada Desember 2018 ada pernah OTT. Hal itu agar tidak terulang," ujarnya.

Kendati demikian, Gatot menyatakan pemaparan hasil audit BPK itu dilakukan secara tertutup. Bahkan, kata Gatot, Anggota BPK, Achsanul Qosasi sempat meminta agar paparan hasil audit itu tidak bocor hingga keluar.

"Itu tidak dipaparkan secara terbuka, jadi ada potongan-potongan untuk pemberian bantuan masing-masing cabor. Tapi itu hanya untuk konsumsi intern, karena waktu itu Pak Achsanul bilang dipastikan di ruangan ini tidak boleh ada wartawan dan tidak boleh ada satupun yang membocorkan ke pihak luar," terangnya.

Sekadar informasi, dalam perkara ini Imam Nahrawi didakwa menerima suap sebesar Rp11,5 miliar bersama dengan Asprinya, Miftahul Ulum untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah KONI. Setidaknya, terdapat dua proposal kegiatan KONI yang menjadi sumber suap Imam Nahrawi.

Pertama, terkait proposal bantuan dana hibah Kemenpora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi event 18th Asian Games 2018 dan 3rd Asian Para Games 2018.

Kedua, proposal terkait dukungan KONI pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018.

Selain itu, Nahrawi juga didakwa bersama-sama dengan Ulum menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp8,6 miliar. Uang itu diterima Imam Nahrawi saat menjabat sebagai Menpora dalam rentang waktu 2014 hingga 2019. Imam disebut menerima sejumlah uang melalui Ulum.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini