RUU Ketahanan Keluarga Dinilai Mendikotomikan Peran Suami dan Istri

Wahyu Muntinanto, Okezone · Selasa 03 Maret 2020 23:26 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 03 337 2177739 ruu-ketahanan-keluarga-dinilai-mendikotomikan-peran-suami-dan-istri-X363KQWimh.jpg Sarasehan Tolak RUU Ketahanan Negara di FMIPA UI, Depok, Jawa Barat (foto: Istimewa)

DEPOK - Aliansi Universitas Indonesia (UI) Toleran menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang dirumuskan anggota DPR RI.

Guru Besar Bidang Perundang-undangan UI yang juga Mantan Hakim Konstitusi, Prof. Maria Farida Indrati menilai bahwa isi UU tersebut sangat kontroversial.

Baca Juga: Kecolongan, Golkar Cabut Dukungan terhadap RUU Ketahanan Keluarga 

“RUU Ketahanan Keluarga ini tidak sekadar menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak kesetaraan gender, melainkan lebih dalam mengindikasikan pola pandangan yang mereduksi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucap Prof. Maria saat menggelar acara sarasehan di FMIPA UI, Depok, Jawa Barat, Selasa (3/3/2020).

Dia mengingatkan, merujuk Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, maka setiap pemikiran untuk berkehidupan, berperilaku, berinteraksi dan terutama mengadakan regulasi yang bersifat mengikat secara umum, wajib mengandung prinsip kebangsaan, kemanusiaan, serta keadilan sosial secara bersamaan.

"Upaya para pengusung RUU ini melakukan pengkerdilan makna keluarga hanya berdasarkan perkawinan dan hubungan seksual, mendikotomikan peran antara suami dan istri yang bias gender dan mengusung nilai-nilai patriarkis yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia," tuturnya.

Prof. Maria mengungkapkan, pada akhirnya hanya bertujuan melahirkan kriminalisasi terhadap tindakan-tindakan privat yang pada dasarnya merupakan konsensus dalam keluarga dan antar anggota masyarakat.

Baca Juga: Bantah Ikut Usulkan RUU Ketahanan Keluarga, Dasco: Mayoritas Gerindra Keberatan 

Sementara Ronald La Ode Firman, selaku Aliansi UI Toleran menuturkan, manusia tidak boleh dipisahkan atas dasar jenis kelaminnya, kecuali di dalam ruang tempat alat kelamin dikeluarkan sebagai batasan universal tentang sopan santun.

"Di luar kamar mandi dan toilet, tidak boleh ada dikotomi pria dan wanita, apalagi di ruang sosial, ekonomi, politik, hukum, apalagi hanya sekedar di kolam renang atau bioskop," pungkasnya.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini