Mendes Gandeng KPK Awasi Pengelolaan Dana Desa

Puteranegara Batubara, Okezone · Selasa 03 Maret 2020 19:21 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 03 337 2177632 mendes-gandeng-kpk-awasi-pengelolaan-dana-desa-B86LbJE3GX.jpg Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (Foto: Okezone/Putera)

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2020).

Usai menggelar rapat dengan pimpinan, Abdul Halim mengungkapkan bahwa, Kementerian yang dibidanginya akan menggandeng KPK untuk melakukan pengawasan dalam program dana desa.

"Kami membangun sebuah sistem pemanfaatan pengawasan dana desa supaya lebih bagus lagi, karena dana desa itu tiap tahun naik, kemarin Rp70 Triliun pada tahun 2019, sekarang tahun 2020 Rp72 Triliun. Itu dana desa saja kalau kita masuk ke APBDES itu total Rp130 Triliun se-Indonesia," kata Abdul Halim di Gedung KPK.

Ada empat sumber keuangan terkait APBDES, pertama berasal dari alokasi APBN, kedua dana desa dari kabupaten, ketiga, bantuan keuangan desa dari provinsi dan terakhir, pendapatan asli desa.

Dengan tingginya aliran uang yang mengalir di program Pemerintahan Indonesia itu, Abdul Halim merasa perlu melibatkan peran dari lembaga antirasuah dalam seluruh proses dana desa tersebut.

"Ini yang kami diskusikan, supaya kami dapat pendampingan KPK di divisi pencegahan khususnya supaya bisa manfaatkan dana desa semakin optimal," ujar kakak kandung dari Ketua Umum PKB Cak Imin itu.

Mendes

Baca Juga: Mendes PDTT: Hapus Kemiskinan dengan Aktivitas Ekonomi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Pada tahun ini, Kemendes PDTT memiliki dua hal yang difokuskan terkait dana desa itu. Yakni, transformasi ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

"Ini adalah pertemuan pertama akan ditindaklanjuti pertemuan selanjutnya pada sisi teknis termasuk arahan KPK untuk susun pedoman penggunaan dana desa lebih teknis sehingga masing-masing punya acuan, panduan dan tolak ukurnya jelas. Tentu akan ditindaklanjuti," papar Abdul Halim.

Kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Siregar menyambut baik keinginan dari Kemendes PDTT untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terkait pengelolaan dana desa.

"Kami juga ingatkan sejak dana desa ada KPK juga konsen untuk memastikan bahwa ini sudah jalan dengan baik," kata Lili.

Oleh karena itu, KPK akan menindaklanjuti permohonan dari Kemendes terkait dengan pengawasan dan pencegahan program dana desa.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini