nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Sebut Ada 3 Stafsus Presiden yang Belum Lapor Harta Kekayaan

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 02 Maret 2020 09:42 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 03 02 337 2176686 kpk-sebut-ada-3-stafsus-presiden-yang-belum-lapor-harta-kekayaan-cV07YlUCrQ.jpg Foto Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengupdate data kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga akhir Februari 2020. Update terakhir yang diterima KPK, masih ada tiga staf khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum lapor harta kekayaannya.

"Terkait kepatuhan lapor untuk 13 orang staf khusus Presiden, tinggal 3 orang stafsus yang merupakan wajib lapor periodik yang belum menyampaikan laporannya," kata Plt Jubir KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati melalui pesan singkatnya, Senin (2/3/2020).

 Baca juga: KPK: Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju Telah Lapor Harta Kekayaannya

Sebanyak tiga stafsus Presiden tersebut, belum melaporkan harta kekayaan periodik 2020. KPK mengingatkan batas waktu pelaporan harta kekayaan terhadap tiga stafsus Presiden Jokowi tersebut hingga akhir Maret 2020.

"Batas waktu yang diberikan adalah hingga akhir bulan ini, yaitu 31 Maret 2020," terangnya.

 Baca juga: KPK: 242 Anggota DPR Tidak Lapor Harta Kekayaan

Sementara, dari total 8 orang stafsus wakil presiden (wapres) yang terdiri atas tiga wajib lapor periodik dan lima wajib lapor khusus, KPK baru menerima pelaporan dari satu penyelenggara negara wajib lapor periodik.

"Sementara, lima penyelenggara negara wajib lapor khusus seharusnya telah menyelesaikan laporan hartanya paling lambat pada 24 Februari 2020," ujar Ipi.

KPK mengimbau lima stafsus baru Wapres Ma'ruf Amin untuk tetap menyerahkan laporan harta kekayaanya. Meskipun, kata Ipi, kelimanya telah melewati tenggat waktu tiga bulan setelah dilantik sebagai stafsus wapres.

"Hal itu sebagai bentuk komitmen pencegahan korupsi dan keterbukaan kepada publik KPK," imbuhnya.

Tak hanya itu, KPK juga masih menunggu LHKPN sembilan orang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Dari catatan per akhir Februari, dua orang merupakan wajib lapor periodik dan tujuh lainnya adalah wajib lapor khusus belum menyerahkan laporan kekayaannya.

"Kepada tujuh orang penyelenggara negara wajib lapor khusus, KPK mengimbau agar segera menyampaikan LHKPN sebelum batas waktu 12 Maret 2020," pungkasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini