Menag Fachrul Razi Kecam Aksi Kekerasan terhadap Muslim India

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Jum'at 28 Februari 2020 15:23 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 28 337 2175616 menag-fachrul-razi-kecam-aksi-kekerasan-terhadap-muslim-india-dIyNyz164k.JPG Menteri Agama RI, Fachrul Razi (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kekerasan yang dilakukan sejumlah oknum yang mengatasnamakan agama terjadi di India. Data hingga Kamis, 27 Februari 2020, tercatat setidaknya ada 27 muslim India meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka.

Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi mengecam keras peristiwa kekerasan atas nama agama tersebut. Ia pun mengimbau agar umat beragama di India tidak merusak nilai kemanusiaan atas nama agama.

"Tidak ada ajaran agama manapun yang membenarkan tindakan kekerasan, apapun motifnya. Memuliakan nilai kemanusiaan adalah esensi ajaran semua agama," tegas Fachrul dari keterangan tertulisnya, Jumat (28/2/2020).

Menag meyakini bahwa tindakan kekerasan oleh oknum sekelompok umat Hindu di India tidak menggambarkan ajaran agama Hindu sendiri, melainkan akibat adanya pemahaman ekstrem sebagian umat Hindu atas ajaran agamanya.

"Tindakan kekerasan itu sangat tidak berperikemanusiaan dan bertentangan dengan nilai-nilai agama," tuturnya.

Kepada semua tokoh dan umat beragama, baik di India maupun di Indonesia, Menag berpesan untuk menahan diri dan tidak terpancing melakukan tindakan emosional. "Kita doakan para korban, dan kita berharap kehidupan beragama di India kembali kondusif," kata dia.

"Saya berharap umat beragama di Indonesia bisa mengambil pelajaran dari peristiwa di India. Kekerasan atas nama agama apapun tidak boleh terjadi di Indonesia. Mari kita kedepankan kehidupan beragama yang damai, rukun, toleran, bersama dalam keragaman," tandasnya.

Seperti diketahui, kekerasan berdarah di India ini dipicu adanya Undang-undang Kewarganegaraan India yang hanya memberi status kewarganegaraan bagi imigran yang menerima persekusi di negaranya dengan syarat beragama Hindu, Kristen, dan agama minoritas lainnya selain muslim.

Regulasi ini disahkan pemerintahan Perdana Menteri India, Narendra Modi yang beraliran sayap kanan. Partai pengusungnya, Bhratiya Janata (BJP) dituduh bersikap diskriminatif terhadap umat muslim.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini