Komisi III DPR Ingin Masalah Over Kapasitas Lapas Segera Selesai

Sarah Hutagaol, Okezone · Selasa 25 Februari 2020 18:00 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 25 337 2173973 komisi-iii-dpr-ingin-masalah-over-kapasitas-lapas-segera-selesai-zno7voPgpt.jpg ilustrasi

JAKARTA – Kerusuhan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan salah satunya disebabkan kelebihan kapasitas. Kendati hal tersebut sudah menjadi permasalahan klasik, tetapi hingga saat ini tetap sulit diatasi oleh pemerintah.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir pun mengajak pemerintah untuk kembali serius membahas Revisi Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan, yang sebelumnya masuk dalam daftar carry over.

Pernyataan tersebut dia sampaikan di hadapan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly saat rapat kerja besama dengan Komisi III DPR RI.

“Kami juga menunggu RUU Lapas, mestinya bisa segera langsung membahas saja, karena carry over. Apa lagi masalahnya yang ditunggu-tunggu? Kami sudah siap pak untuk membahasnya, lebih dari siap,” ujar Adies Kadir di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Sebelumnya, menurut Menkum HAM Yasonna Laoly, jika RUU tersebut disahkan, bisa mengatasi 40 sampai 59 persen over kapasitas lapas.

“Pak menteri pernah menyampaikan, kalau RUU Lapas ini selesai, 40 sampai 50 persen over kapasitas bisa teratasi,” kata Adies.

Menurut Adies Kadir, masalah over kapasitas lapas harus menjadi prioritas Menkum HAM. “Kalau memang ada kesempatan, pertama kita bahas saja ini pak, karena memang kalau hal ini bisa lebih memperbaiki lapas mengurangi over kapasitas seharusnya kita membahasnya terlebih dulu,” jelas Adies.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, over kapasitas lapas selalu menjadi masalah klasik dari tahun ke tahun. “Periode saya lima tahun kemarin, bahkan sebelum itu sudah ada. Itu selalu menjadi masalah. Walaupun di periode Pak Yasonna ini, kita juga harus memberi apresiasi bahwa keinginan untuk memperbaiki lapas itu ada,” ujar Adies.

Baca Juga : KPK Geledah Kantor Pengacara Milik Adik Istri Nurhadi di Surabaya

Menanggapi desakan tersebut, Menkum HAM Yasonna H. Laoly mengatakan akan menanyakan penerbitan Surpres ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

"Harus ada Surpres Pak, ini kan sudah peralihan pemerintahan, tapi nanti diajukan oleh presiden, kemudiaan kita sepakati, bahwa ini tidak nol, tetapi carry over. Nanti kita tanyakan lagi ke Setneg, Pak," kata Yasonna Laoly.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini