nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Periksa Eks Pejabat Kementerian PUPR Terkait Suap Proyek Jalan

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 24 Februari 2020 12:05 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 02 24 337 2173159 kpk-periksa-eks-pejabat-kementerian-pupr-terkait-suap-proyek-jalan-K3MnBPDvDP.jpg Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (Okezone.com/Arie)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Biro (Kabiro) Perencanaan Kementerian PUPR, Ayi Hasanudin dan Kasi Pelaksana BPJN IX Kementerian PUPR, Moch Iqbal Tamher, hari ini. Keduanya akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Sedianya, dua pejabat KemenPUPR tersebut akan dimintai keterangannya terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pembangunan jalan milik Kemen PUPR. Ayi dan Iqbal akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Hong Artha (HA).

"Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HA," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (24/2/2020).

Belum diketahui apa yang akan digali penyidik KPK terhadap dua mantan pejabat Kemen PUPR tersebut. KPK disinyalir sedang mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, sejalan dengan apa yang tertuang dalam surat justice collaborator (JC) Musa Zainudin.KPK

KPK belakangan kerap memanggil dan memeriksa sejumlah politikus terkait kasus suap proyek jalan ini. Salah satu yang juga pernah diperiksa yakni, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak imin, dan Wakil Gubernur Lampung yang juga politikus PKB, Chusnunia Chalim alias Nunik.

Baca juga: Muhaimin Iskandar Diperiksa KPK

Selain itu, pada 30 September 2019, tim penyidik juga memeriksa tiga politikus PKB yakni, Fathan, Jazilul Fawaid, dan Helmi Faisal Zaini.

Upaya pemanggilan serta pemeriksaan terhadap para politikus tersebut diduga kuat berkaitan dengan permohonan justice Ccllaborator yang dilayangkan mantan politikus PKB Musa Zainuddin pada Juli 2019. Dalam suratnya, Musa mengungkap adanya dugaan aliran duit ke petinggi PKB yang tak pernah terungkap di persidangan.

Musa merupakan terpidana dalam kasus ini. Ia dihukum sembilan tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp7 miliar untuk meloloskan proyek infrastruktur Kementerian PUPR di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016. Uang itu berasal dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini