nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Plt Gubernur Aceh Minta Realisasikan MoU Helsinki, Ini Jawaban Presiden Jokowi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Sabtu 22 Februari 2020 20:56 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 02 22 337 2172677 plt-gubernur-aceh-minta-realisasikan-mou-helsinki-ini-jawaban-presiden-jokowi-r9OvBRBTIr.jpg Jokowi di Kenduri Kebangsaan di Aceh. (Foto: Biro Pers Setpres/Lukas)

BIREUN - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercepat pemenuhan implementasi MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Menurutnya, implementasi MoU Helsinki secara utuh, merupakan dambaan seluruh masyarakat Aceh.

"Termasuk di antaranya percepatan pelimpahan 14 kewenangan di bidang pertanahan," kata Plt Gubernur Nova, saat menyampaikan sambutan selamat datang pada acara Kenduri Kebangsaan di Sekolah Sukma Bangsa Bireuen, Sabtu (22/2/2020).

Nova mengatakan, acara Kenduri Kebangsaan merupakan momentum untuk menunjukkan betapa kuatnya semangat masyarakat Aceh untuk menjadikan Tanah Rencong lebih maju. Karena itu, ia meminta Pemerintah terus memberi dukungan dan perhatian yang dibutuhkan Aceh.

Selain implementasi MoU Helsinki, Nova juga meminta kebijakan Dana Otsus yang berlaku untuk Aceh tidak dibatasi sampai tahun 2027 saja, melainkan bisa menjadi kebijakan permanen.

"Selama 11 tahun sudah kebijakan Dana Otsus berlaku di Aceh, setidaknya 18 persen kemiskinan di Aceh bisa diturunkan berkat dana itu," ucapnya.

Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi mengatakan, membutuhkan waktu untuk menjawab sejumlah persoalan butiran perjanjian Helsinki yang disampaikan Plt Gubernur dan sejumlah tokoh Aceh lain yang menjumpainya.

Jokowi. (Foto: Biro Pers Setpres/Lukas)

"Beri waktu saya untuk menjawab, karena apapun akan didiskusikan dalam rapat-rapat terbatas yang selalu kita lakukan bersama menteri. Saya sudah paham terkait apa yang telah disampaikan," kata Jokowi.

Terkait Dana Otsus, Presiden meminta agar semua pemangku kepentingan di Aceh dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik dan tepat sasaran. Ia yakin, jika anggaran tersebut dapat dikelola dengan baik, maka sejumlah persoalan ekonomi di Aceh dapat diselesaikan.

"Jadi saya titip kepada Gubernur dan bupati wali kota agar penggunaan APBD harus fokus dan tepat sasaran. Dan saya sampaikan, angka kemiskinan 14 persen itu besar, jadi selesaikan dulu masalah itu dengan desain program-program unggulan," ucapnya.

Jokowi juga menyatakan komitmen untuk terus melakukan pembangunan infrastruktur, khususnya di Aceh.

Baca juga: Presiden Jokowi Harap Anggaran Provinsi Aceh untuk Pengentasan Kemiskinan

"Kemarin saya lihat progres pembangunan jalan tol, saya kaget kecepatannya luar biasa, baru 14 bulan dikerjakan sejak saya groundbreaking. Dan soal pembebasan lahan sudah berjalan 90 persen lebih, ini tanda masyarakat Aceh sangat ingin infrastruktur segera selesai," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, infrastruktur mutlak dibutuhkan demi percepatan distribusi barang dan manusia. Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini masih lamban dibandingkan dengan negara lain. Sehingga kecepatan mobilitas barang dari suatu daerah ke daerah lain pun terhambat.

"Sehingga kompetensi dan daya saing kita menjadi kalah. Sekarang antar negara berkompetensi dan siapa yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Karena itu pengerjaan infrastruktur kita percepat," ujar Presiden.

"Kemudian yang berkaitan dengan investasi, semua negara sekarang berebut investasi. Karena semakin banyak arus modal yang masuk, Insya Allah dipastikan pertumbuhan ekonomi nya akan lebih baik," kata Jokowi.

Begitupun dengan Aceh, Jokowi berkomitmen untuk mendorong agar investasi dapat masuk ke daerah di ujung Sumatera itu. Saat ini pun, kata dia, ia juga akan membantu agar investasi UEA dapat mengalir ke Aceh.

"Saya sudah meminta pak menteri untuk menyiapkan tim agar segera berangkat bersama tim Pemerintah Aceh di awal bulan Maret untuk menjumpai langsung dengan Syekh Muhammad Bin Zaid ( investor UEA)," tutur Jokowi.

Oleh sebab itu, kata Jokowi, melalui momentum Kenduri Kebangsaan itu ia mengajak semua pihak mulai dari masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk berkolaborasi menyelesaikan persoalan dan tantangan yang ada di Aceh.

"Kalau ada persoalan yang kecil jangan dibesar-besarkan, kalau ada yang bisa disederhanakan segera dilaksanakan dan jika masalah besar mari kita duduk selesaikan bersama," kata Presiden.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini