Komisi III Akan Kupas soal Penghentian 36 Kasus Korupsi saat Raker dengan KPK

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Jum'at 21 Februari 2020 19:20 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 21 337 2172294 komisi-iii-akan-kupas-soal-penghentikan-36-kasus-korupsi-saat-raker-dengan-kpk-mQFvh8n3Cm.jpeg Komisi III DPR RI saat memilih pimpinan KPK (Okezone.com/Sarah)

JAKARTA – Kalangan Komisi III DPR RI mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyelidikan 36 kasus dugaan korupsi sejak 20 Desember 2020. Menurut mereka publik harus tahu alasannya dan kasus apa saja yang disetop.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra Habiburokhman mengatakan, pihaknya akan menanyakan langsung hal itu ke KPK dalam rapat kerja (raker) Komisi III dengan lembaga yang dipimpin Firli Bahuri Cs itu.

"Kita perlu data-datanya dari KPK. Dalam raker terdekat, saya mau kupas itu, 36 (kasus yang dihentikan) apa saja? Apa alasannya? Kasus apa saja?” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2020).KPK

Gedung KPK (Okezone)

Dia berharap KPK bersikap transparan terkait penghentian penyelidikan 36 kasus tersebut. "Intinya kami ingin semua transparan. Alasannya apa, latar belakangnya seperti apa, itu saja," tutur dia.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani meminta pimpinan KPK menjelaskan kepada publik ihwal penghentian penyelidikan 36 kasus tersebut.

"Pimpinan KPK perlu menjelaskan kepada publik tentang penghentian penyelidikan 36 kasus agar tidak berkembang spekulasi bahwa KPK melakukan impunisasi kasus korupsi," kata Arsul.

Baca juga: KPK Hentikan Penyelidikan 36 Kasus Korupsi

Sementara anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Didik Mukrianto mempertanyakan, “apakah ada kesalahan fundamental dalam memberantas korupsi selama ini sehingga (penyelidikan 36 kasus itu) harus dihentikan?”

Menurut Didik, jika KPK tak menjelaskan utuh ke publik soal penghentikan penyelidikan 36 kasus tersebut, maka akan menimbulkan spekulasi subyektif terhadap KPK.

“Dengan penjelasan yang utuh dan terang, masyarakat akan tergerak untuk bisa membantu memberikan masukan sebagai bahan bagi KPK untuk melakukan evaluasi dan menentukan langkah-langkah progresif pemberantasan korupsi, dengan tetap menjunjung tinggi asas hukum, hak setiap warga negara termasuk HAM,” katanya.

Sebagaimana diketahui, KPK sejak dipimpin Firli Bahuri telah menghentikan penyelidikan 36 kasus dugaan korupsi.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penghentian penyelidikan 36 perkara itu sesuai dengan asas kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas.

"Hal ini kami uraikan lebih lanjut sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pada publik sebagaimana diatur di Pasal 5 Undang-Undang KPK," kata Ali, Kamis kemarin.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini