nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Omnibus Law Cipta Kerja Salah Ketik, Gerindra Minta Pemerintah Segera Perbaiki

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Kamis 20 Februari 2020 20:19 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 02 20 337 2171717 omnibus-law-cipta-kerja-salah-ketik-gerindra-minta-pemerintah-segera-perbaiki-chxrMfG2wr.jpg Sekjen Gerindra Ahmad Muzani (Okezone.com/Harits)

JAKARTA - Draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja terdapat kesalahan pengentikan di pasal 170 yang isinya tentang pemerintah bisa mengubah ketentuan dalam undang-undang melalui peraturan pemerintah. Partai Gerindra meminta pemerintah segera menarik drafnya dan memperbaiki.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya akan mencermati dulu masalah salah pengetikan tersebut. "Kami berencana mendiskusikan ini dengan para ahli, kira-kira apa yang dimaksud dengan itu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Muzani mendorong agar pemerintah segera menarik draf akademik RUU tersebut dan memperbaiki kesalahan ketikan, kemudian mengajukan lagi ke DPR RI dengan konsep baru.

"Segera diperbaiki kalau itu memang salah ketik. Saya berharap pemerintah segera mempersiapkan kesalahketikan itu, yang salah di mana supaya ada pembentulan," katanya.

 Demo DPR

Massa buruh demo tolak Omnibus Law Cipta Kerja di DPR RI (Okezone.com/Fahreza)

Sebagaimana diketahui, Pasal 170 RUU Cipta Kerja yang masuk program Omnibus Law memuat aturan pemerintah bisa mengubah ketentuan dalam undang-undang melalui peraturan pemerintah.

Baca juga: Draf Omnibus Law Salah Ketik, Mahfud MD: Itu Kekeliruan yang Biasa

Sebagaimana dikutip dari draf yang diterima Okezone berbunyi:

Pasal 170

 

(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), berdasarkan undang-undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam undang-undang yang tidak diubah dalam undang-undang ini.

 

(2) Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

(3) Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini