Yasonna Kaji Penerbitan Aturan untuk Gugurkan Kewarganegaraan Eks ISIS

Fahreza Rizky, Okezone · Kamis 20 Februari 2020 14:14 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 20 337 2171459 yasonna-kaji-penerbitan-aturan-untuk-gugurkan-kewarganegaraan-eks-isis-RLyWneVA08.jpg Menkumham Yasonna Laoly

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonongan Laoly masih mengkaji kemungkinan mengeluarkan peraturan yang menggugurkan status kewarganegaraan WNI eks ISIS.

Sebab, untuk menggugurkan atau mencabut status kewarganegaraan WNI eks ISIS dibutuhkan Keputusan Menkumham. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007.

"Belum, belum, masih dikaji, masih terus dikaji, data-data dulu," kata Yasonna usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Ilustrasi

Politikus PDI Perjuangan itu menuturkan, hingga kini pihaknya masih rapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebelum mengeluarkan Keputusan Menkumham tersebut. "Sekarang kita masih rapat terus dengan BNPT," imbuh Yasonna.

Diwartakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan memulangkan WNI bekas pengikut ISIS atau teroris pelintas batas. Namun demikian, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mengidentifikasi 689 orang kombatan itu.

Identifikasi dan verifikasi para kombatan diperlukan untuk mengambil suatu tindakan, yakni cegah tangkal alias cekal. Dengan demikian, ratusan kombatan tersebut tidak bisa masuk ke Indonesia.

"Saya perintahkan agar itu diidentifikasi satu per satu 689 orang yang ada di sana. Nama dan siapa berasal dari mana sehingga data itu komplit. Sehingga cegah tangkal bisa dilakukan di sini kalau data itu dimasukkan ke imigrasi. Tegas ini saya sampaikan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 12 Februari 2020.

Baca Juga : Soal Usulan Mahfud MD, Polri Sebut Perlu Kajian Mendalam

Sementara itu, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko memastikan 689 WNI bekas pengikut ISIS sudah tidak memiliki kewarganegaraan alias stateless. Apalagi, mereka telah membakar paspor dan meninggalkan Tanah Air atas keinginannya sendiri.

Di sisi lain, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono mengatakan, untuk menggugurkan status kewarganegaraan WNI eks ISIS dibutuhkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Menurut Dini, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

"Dan untuk alasan-alasan ini, putusan untuk menetapkan orang-orang tersebut hilang kewarganegaraannya ada di Menkumham. Jadi ditetapkan dengan Keputusan Menkumham, tembusan ke Presiden (lihat Pasal 34 ayat (3) dan (4)," terang dia.

Namun demikian, Dini mengatakan Keputusan Menkumham tersebut baru bisa dikeluarkan setelah proses pendataan dan verifikasi terhadap 689 WNI eks ISIS selesai dilaksanakan. Nantinya, Menkumham harus mengumumkan nama WNI yang kehilangan kewarganegaraannya dalam berita negara.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini