nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Draf Omnibus Law Salah Ketik, Mahfud MD: Itu Kekeliruan yang Biasa

Fahreza Rizky, Jurnalis · Selasa 18 Februari 2020 13:55 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 02 18 337 2170265 draf-omnibus-law-salah-ketik-mahfud-md-itu-kekeliruan-yang-biasa-XZKfCtQFnt.jpg Menko Polhukam, Mahfud MD. (Foto: Okezone.com/Fakhrizal Fakhri)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, kekeliruan pengetikan naskah dalam sebuah rancangan undang-undang (RUU) adalah hal biasa dan terjadi sejak dahulu. Karena itu, kekeliruan ini bisa diperbaiki di DPR.

Hal itu dikatakan Mahfud menanggapi kesalahan pengetikan dalam naskah Pasal 170 RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam beleid itu, pemerintah disebut bisa mengubah ketentuan dalam undang-undang (UU) melalui peraturan pemerintah (PP).

"Ya gate-nya di perekonomian itu, cuma saat-saat terakhir ada perbaikan lalu ada keliru itu. Itu aja. Dan itu tidak apa-apa, biasa sejak dulu ada kekeliruan itu," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Mahfud menjelaskan, rakyat diberikan kesempatan untuk mengoreksi sekaligus memberikan masukan terhadap beleid tersebut di DPR.

Mahfud MD. (Foto: Okezone.com/Sarah Hutagaol)

"Itu sebabnya rakyat diberikan kesempatan untuk memantau di DPR dan memantau naskahnya. Oleh karena rakyat diberi kesempatan, maka rakyat bisa tahu, dan seperti Anda tahu diberi kesempatan untuk tahu dan memperbaiki," ucapnya.

"Yang penting, RUU Cipta Kerja itu sekarang masih dalam bentuk rancangan di mana semua perbaikan. Baik karena salah, maupun karena perbedaan pendapat, itu masih bisa diperbaiki selama proses di DPR. Itu aja, jadi tidak ada PP itu bisa mengubah UU," tegas Mahfud.

Baca juga: Draf Omnibus Law Salah Ketik, DPR: Beri Kesempatan Pemerintah Perbaiki

Sekadar informasi, Pasal 170 RUU Omnibus Law Cipta Kerja memuat aturan pemerintah bisa mengubah ketentuan dalam undang-undang (UU) melalui peraturan pemerintah (PP).

Sebagaimana dikutip dari draf yang diterima Okezone berbunyi:

Pasal 170

(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-undang yang tidak diubah dalam Undang-undang ini.

(2) Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini