Share

Draf Omnibus Law Salah Ketik, DPR: Beri Kesempatan Pemerintah Perbaiki

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Selasa 18 Februari 2020 12:19 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 18 337 2170198 draf-omnibus-law-salah-ketik-dpr-beri-kesempatan-pemerintah-perbaiki-SmlIVSQoW4.JPG Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Okezone.com/Harits Tryan Akhmad)

JAKARTA - Pemerintah mengakui terjadi kesalahan pengetikan pada draf naskah Pasal 170 Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, karena ada kesalahan ketik dalam draf Omnibus Law Cipta Kerja tersebut, maka nantinya DPR akan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memperbaikinya.

"Nanti kita kasih kesempatan (pemerintah) memperbaiki atau nanti kita perbaiki di sini sebelum kemudian kita bahas lebih lanjut. Kan nanti ada rapat antara pemerintah dengan DPR, pada saat itu lah nanti kita kasih kesempatan, pemerintah untuk me-review draf tersebut," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Dia pun memahami jika ada kesalahan ketik dalam draf Omnibus Law Cipta Kerja. Apalagi, draf tersebut sangat tebal dan dikerjakan dalam waktu yang sempit.

"Ini yang ngerjain kan masih manusia, bukan mesin jadi human error itu masih bisa saja terjadi. Dan itu kan baru draf yang kemudian masih sangat bisa diperbaiki," ujarnya.

Selain itu, politikus Partai Gerindra ini mengajak semua pihak mengawasi pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. Agar nantinya dalam Omnibus Law itu tak menimbulkan hal-hal yang sifatnya kontroversial.

"Sehingga menurut saya, mari saja kita sama-sama nanti mengamati dalam proses proses pembahasan supaya kemudian hal-hal yang sekiranya menimbulkan kontroversial dan sangat substansif itu nanti ada pelanggaran supaya tidak terjadi demikian," tuturnya.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Diketahui sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengakui terjadi kesalahan dalam pengetikan naskah Pasal 170 Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam beleid itu, pemerintah disebut bisa mengubah ketentuan dalam UU melalui peraturan pemerintah (PP).

"Ini mungkin kesalahan. Perundang-undangan maksudnya," ucap Yasonna usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin 17 Februari 2020.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini