nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Istana: Hilangnya Kewarganegaraan WNI Eks ISIS Harus Ditetapkan Lewat Keputusan Menkumham

Fahreza Rizky, Jurnalis · Selasa 18 Februari 2020 10:01 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 02 18 337 2170125 istana-hilangnya-kewargaanegaraan-wni-eks-isis-harus-ditetapkan-lewat-keputusan-menkumham-d03PNRsFMx.jpg Gedung Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Jakarta (foto: Okezone)

JAKARTA - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono mengatakan, untuk menggugurkan status kewarganegaraan WNI eks ISIS dibutuhkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Menurut Dini, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Baca Juga: Pemulangan Anak WNI Eks ISIS, DPR Minta Pemerintah Persiapkan Konsep Matang 

"Kalau dibaca dalam PP 2/2007, untuk alasan-alasan yang menjadi dasar eks WNI tersebut kehilangan kewarganegaraan itu ada di Pasal 31 ayat (1)," kata Dini saat dikonfirmasi, Selasa (18/2/2020).

"Dan untuk alasan-alasan ini, putusan untuk menetapkan orang-orang tersebut hilang kewarganegaraannya ada di Menkumham. Jadi ditetapkan dengan Keputusan Menkumham, tembusan ke Presiden (lihat Pasal 34 ayat (3) dan (4)," terang dia.

Ilustrasi (foto: Shutterstock) 

Namun demikian, Dini mengatakan Keputusan Menkumham tersebut baru bisa dikeluarkan setelah proses pendataan dan verifikasi terhadap 689 WNI eks ISIS selesai dilaksanakan. Nantinya, Menkumham harus mengumumkan nama WNI yang kehilangan kewarganegaraannya dalam berita negara.

"Jadi untuk kasus eks WNI ISIS ini harusnya diputus dengan Keputusan Menkumham. Bukan Keppres. Tapi memang mau Keputusan Menteri atau Presiden, tetap harus menunggu proses pendataan selesai. Sebagai pamungkas Menkumham harus mengumumkan nama orang yang kehilangan kewarganegaraannya dalam Berita Negara," jelas Dini.

Diwartakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan memulangkan WNI bekas pengikut ISIS atau teroris pelintas batas. Namun demikian, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mengidentifikasi 689 orang kombatan itu.

Identifikasi dan verifikasi para kombatan diperlukan untuk mengambil suatu tindakan, yakni cegah tangkal alias cekal. Dengan demikian, ratusan kombatan tersebut tidak bisa masuk ke Indonesia.

"Saya perintahkan agar itu diidentifikasi satu per satu 689 orang yang ada di sana. Nama dan siapa berasal dari mana sehingga data itu komplit. Sehingga cegah tangkal bisa dilakukan di sini kalau data itu dimasukkan ke imigrasi. Tegas ini saya sampaikan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 12 Februari 2020.

Baca Juga: Mahfud MD: WNI Eks ISIS Berbahaya bagi Indonesia Jika Dipulangkan 

Sementara itu, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko memastikan 689 WNI bekas pengikut ISIS sudah tidak memiliki kewarganegaraan alias stateless. Apalagi, mereka telah membakar paspor dan meninggalkan Tanah Air atas keinginannya sendiri.

"Sudah dikatakam stateless," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 13 Februari 2020.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini