nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Polri Terima Surat dari KPK Soal DPO Nurhadi Cs

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Senin 17 Februari 2020 20:47 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 02 17 337 2169955 polri-terima-surat-dari-kpk-soal-dpo-nurhadi-cs-wFEjcHfvYB.jpg Nurhadi (foto: Okezone.com)

JAKARTA - Polri menyatakan sudah menerima surat permohonan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dengan permintaan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Nurhadi bersama dengan menantunya Rezky Herbiyono, dan Hiendra Soenjoto resmi sebagai buronan dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi perkara di MA tahun 2011-2016.

"Ya sudah ada surat ke Mabes Polri, kami akan bantu cari," kata Argo di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

 Baca juga: KPK Periksa Seorang Saksi Terkait Suap dan Gratifikasi Pengurusan Perkara di MA

Menurut Argo, pihaknya akan menyebarkan perintah pengejaran di seluruh jajaran kepolisian. Namun, kata Argo masih dalam proses mencari tahu keberadaan terakhir Nurhadi.

"Tunggu saja ya," kata mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya tersebut.

 Baca juga: KPK Ancam Pidanakan Pihak-Pihak yang Sembunyikan Nurhadi Cs

Penyidik KPK telah lima kali memanggil Nurhadi. Tiga kali Nurhadi dipanggil sebagai saksi. Sementara dua panggilan lainnya, sebagai tersangka. Namun Nurhadi selalu mangkir tanpa keterangan.

Dalam kasus ini, diduga telah terjadi adanya pengurusan perkara terkait dengan kasus perdata PT. MIT melawan PT. KBN (Persero) pada tahun 2010 silam. Nurhadi yang ketika itu menjabat Sekretaris MA dan menantunya diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT. MIT dari tersangka Hiendra, untuk mengurus perkara peninjauan kembali (PK) atas putusan Kasasi Nomor: 2570 K/Pdt/2012 antara PT MIT dan PT KBN (Persero).

Proses hukum dan pelaksanaan eksekusi lahan PT MIT di lokasi milik PT KBN (Persero) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dapat ditangguhkan. Untuk membiayai pengurusan perkara tersebut tersangka Rezky menjaminkan delapan lembar cek dari PT. MIT dan tiga lembar cek milik Rezky untuk mendapatkan uang dengan nilai Rp14 miliar.

Akan tetapi, kemudian PT. MTI kalah, dan karena pengurusan perkara tersebut gagal maka tersangka Hiendra meminta kembali sembilan lembar cek yang pernah diberikan tersebut. Kemudian, pada periode Juli 2015-Januari 2016 atau ketika perkara gugatan perdata antara Hiendra dan Azhar Umar, sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, diduga terdapat pemberian uang dari Tersangka Hiendra kepada Nurhadi melalui Rezky.

Kepada Nurhadi, Rezky memberikan uang total Rp33,1 miliar. Transaksi tersebut dilakukan dalam 45 kali transaksi. Pemecahan transaksi tersebut diduga sengaja dilakukan agar tidak mencurigakan karena nilai transaksi yang begitu besar. Beberapa kali transaksi juga dilakukan melalui rekening staf Rezky.

Lalu untuk penerimaan gratifikasi, diduga Nurhadi melalui Rezky dalam rentang waktu 2015-2016, diduga menerima sejumlah uang dengan total sekitar Rp12,9 miliar terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat Kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.

Penerimaan-penerimaan tersebut, tidak pernah dilaporkan oleh NHD kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Sehingga, secara keseluruhan diduga NHD melalui Rezky telah menerima janji dalam bentuk 9 lembar cek dari PT. MTI serta suap/gratifikasi dengan total Rp46 miliar.

Atas perbuatannya, Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sementara Hiendra, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsidair Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini