Mahfud MD Tegaskan UU Tidak Bisa Dibatalkan dengan PP

Wahyu Muntinanto, Okezone · Senin 17 Februari 2020 20:31 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 17 337 2169945 mahfud-md-tegaskan-uu-tidak-bisa-dibatalkan-dengan-pp-HIZlRDF7CN.jpg Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Okezone/Sarah Hutagaol)

DEPOK - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan undang-undang (UU) tidak bisa dibatalkan dengan Peraturan Presiden (PP). Namun, di dalam konstitusi di Indonesia, UU bisa dibatalkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Kalau lewat Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) kan sejak dulu. Kalau undang-undang diganti dengan Perppu itu sejak dulu bisa. Sejak dulu sampai kapan pun bisa tapi kalau isi undang-undang diganti dengan PP, diganti dengan Perpres (Peraturan Presiden) itu tidak bisa," kata Mahfud usai acara Bincang Mahfud di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (17/2/2020). 

Baca Juga: Menkumham Akui Ada Kesalahan dalam Draf Omnibus Law PP Bisa Batalkan UU

Terkait dengan adanya naskah di draf Pasal 170 Ayat (1) dan (2) dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengubah UU dengan PP. Mahfud meyakini kalau hal tersebut salah ketik.

"Mungkin itu keliru ketik, atau mungkin kalimatnya tidak begitu. Saya tidak tahu kalau ada begitu. Oleh sebab itu, kalau ada yang seperti itu disampaikan saja ke DPR dalam proses pembahasan. Coba nanti dipastikan lagi deh saya tidak yakin kok ada isi UU bisa diganti dengan Perppu," ujarnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, "kalau bukan produk hukum, itu konteksnya ke atas ya. Konteksnya lain, bukan masalah ketentuan-ketentuan teknis barangkali," imbuhnya.

Mahfud mengaku akan mengecek lagi karena tak mengetahui secara pasti soal isi RUU tersebut. Namun, kembali ia tegaskan, kalau merujuk pada ketentuan hukum konstitusi, maka mekanismenya UU tidak bisa diubah dengan PP.

"Tapi prinsipnya tak bisa sebuah UU diubah dengan PP atau Perpres. Kalau dengan Perppu bisa. Kalau perubahan kalau Perppu dulu bisa iya bisa tidak. Itu tergantung kebutuhan. Coba nanti dicek dulu, saya tidak akan, pasal berapa tadi saya cek? Nanti saya cek. Besok tanya lagi ya," ujarnya.

Baca Juga: Dalam Draf Omnibus Law PP Bisa Batalkan UU, Pimpinan DPR: Mungkin Salah Ketik

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini