Pakar Hukum Imbau Amandemen 1945 dan GBHN Bukan untuk Kepentingan Elite Politik

Sarah Hutagaol, Okezone · Minggu 16 Februari 2020 16:04 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 16 337 2169303 pakar-hukum-imbau-amandemen-1945-dan-gbhn-bukan-untuk-kepentingan-elite-politik-sIR14qtHnD.jpg Prof Juanda dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat (Foto : Okezone.com/Sarah)

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Prof Juanda mengimbau agar wacana perubahan atau amandemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak menjadi wacana kepentingan elit politik.

"Jangan sampai nanti terus bergulir bahwa wacana amandemen sekadar wacana kepentingan politik elite," ucap Juanda dalam sebuah diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020).

Jika memang ingin melakukan perubahan, Juanda menyarankan agar pihak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengkaji secara komprehensif, dan juga dari berbagai aspek.

"Nah, oleh karena itu undang dari berbagai kalangan sesuai dengan paparan dan bidangnya. Mari kita lihat lakukanlah secara benar, negara hukum ada namanya komisi konstitusi. Enggak tahu sekarang difungsikan lagi atau tidak," terangnya.

Lebih lanjut, Juanda munculnya GBHN dan menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara melalui perubahan UUD 1945 harus dipikirkan oleh pemerintah terkait konsekuensi hukum yang akan terjadi.

Baca Juga : MPR Belum Putuskan Amandemen UUD 1945 dan Penghidupan Kembali GBHN

"Kedua adalah pokok-pokok haluan negara, ini berkaitan dengan konsekuensi sehingga nanti MPR ini menjadi lembaga tertinggi, dan itu pintu masuk pikiran-pikiran kawan-kawan itu akan terjadi," papar Juanda.

"Masuknya materi GBHN untuk apa kalau tidak ada konsesi hukuman. Kalau hanya misal Bimas ada di GBHN tapi tidak ada konsekuensi hukumnya. Nanti ada implikasinya," tutupnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini